ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PENIMBUNAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLRES LAMPUNG UTARA)

M. RIDHO ASWARI, 1212011185 (2016) ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PENIMBUNAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLRES LAMPUNG UTARA). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (8Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (1004Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (927Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Bahan bakar minyak merupakan salah satu unsur vital yang diperlukan dalam pelayanan kebutuhan masyarakat umum. Tingkat konsumsi bahan bakar minyak yang banyak memaksa pemerintah harus mengeluarkan kebijakan untuk menekan tingkat konsumsi bahan bakar minyak dan mengurangi jumlah subsidinya. Di Indonesia Bahan bakar minyak bersubsidi seringkali disalahgunakan , beberapa contoh kasus penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi terjadi di Wilayah Hukum Polres Lampung Utara. Permasalahan yang diteliti oleh penulis adalah apakah faktor penyebab terjadinya kejahatan penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi di Wilayah Hukum Polres Lampung Utara dan bagaimana upaya penanggulangan kejahatan terhadap penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi di Wilayah Hukum Polres Lampung Utara. Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, data yang digunakan adalah primer yang diperoleh dengan cara wawancara, serta data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Sedangkan pengolahan data yang diperoleh dengan cara seleksi, klasifikasi, dan penyusunan data. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi di Wilayah Hukum Polres Lampung Utara terdapat dua faktor yaitu faktor intern dan ekstern. Faktor intern meliputi faktor individu dan faktor psikologi. Faktor ekstern meliputi faktor ekonomi, faktor agama, faktor kesempatan, faktor kurangnya pengawasan dari pihak berwenang. Upaya penanggulangan kejahatan penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi di Wilayah Hukum Polres Lampung Utara dapat dilakukan melalui upaya non penal (preventif) dan penal (represif) . Upaya preventif dapat dilakukan dengan ditingkatkannya pengamanan dan pengawasan terhadap SPBU, kerjasama dan partisipasi masyarakat Sedangkan upaya represif yang dapat ditempuh dengan memberikan sanksi pidana atau penjatuhan pidana sebagaimana diatur dalam UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas. Saran perlunya kerjasama pihak kepolisian menghimbau kepada petugas SPBU maupun masyarakat yang melihat keanehan dalam pengisian bahan bakar minyak dan diduga melakukan penimbunan atau penyalahgunaan bahan bakar minyak untuk segera menghubungi pihak yang berwajib, jika dalam kondisi tersebut tidak ada aparat yang bertugas mengawasi, dan dilakukannya upaya sosialisasi kemasyarakat akan peraturan yang mengatur penimbunan bahan bakar minyak, pentingnya kesadaran masyarakat akan distribusi bahan bakar minyak yang tepat sasaran, serta himbauan sanksi tegas terhadap pelaku kejahatan penimbunan. Upaya-upaya seperti peningkatan pengawasan dan kerjasama dari pihak-pihak terkait hal tersebut bertujuan demi tercapainya suasana yang aman, nyaman, kondusif. Kata Kunci : Kriminologi, Penimbunan, Bahan Bakar Minyak Bersubsidi.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	> KZ Law of Nations
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	9607288 . Digilib
Date Deposited:	29 Nov 2016 06:47
Terakhir diubah:	29 Nov 2016 06:47
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/24553

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir