PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN POLISI (Sudi Wilayah Hukum Polda Lampung)

WAHYU DESNA NUGROHO, 1212011353 (2016) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN POLISI (Sudi Wilayah Hukum Polda Lampung). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

[img]
Preview
Text
ABSTRAK.pdf

Download (103Kb) | Preview
[img] Text
SKRIPSI FULL.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1148Kb)
[img]
Preview
Text
SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf

Download (1050Kb) | Preview

Abstrak

Tindak pidana merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang mana perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang hukum pidana. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di indonesia adalah Narkotika. Secara umum permasalahan Narkotika dapat dibagi menjadi tiga bagian yang saling berkaitan, yaitu adanya produksi gelap Narkotika, perdagangan gelap Narkotika, dan penyalahgunaan narkotika. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penegakan hukum tindak pidana narkotika yang dilakukan polisi, dan apakah faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika yang dilakukan polisi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder .sedangkan pengolahan data yang diperoleh dengan cara identifikasi, editing,klasifikasi dan sistematis Hasil penelitian diuraikan sebagai berikut, Penegakan hukum tindak pidana narkotika yang dilakukan Polisi dilaksanakan dengan menggunakan upaya revresif yaitu menggunkan upaya hukum yakni pelaku tindak pidana narkotika harus diproses hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Polisi yang melakukan tindak pidana narkotika diadili dalam lingkungan peradila umum penjatuhan saksi disiplin akan dilaksanakan dalam sidang kode etik. Pemeriksaan disiplin polri akan di tanggani oleh Kabid Propam sub bidang Provos. Penuntutan terdakwa anggota polri dilakukan oleh Penuntut umum.Pembinaan narapidana anggota Polri dilakukan di lembaga pemasyarakatan. Sedangkan upaya preventif yang bersifat pencegahan adalah dengan melakukan pembinaan kepada polisi dengan cara sosialisasi. Faktor penegak hukum Ankum belum maksimal dalam memberikan sanksi kepada anggota Polisi yang melakukan pelanggaran. Faktor sarana atau fasilitas Terkait masalah masalah sarana dan prasarana yang kurang memadai dan keterbatasan dukungan anggaran. Faktor masyarakat Serta kurang perdulinya masyarakat untuk melapor kepihak berwajib membuat penegak hukum sulit memberantas tindak pidana narkotika. Latar belakang dan karakteristik pribadi yang dimiliki anggota Polisi membuatnya lebih cerdik dan pintar. Kata kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana Narkotika, Polisi

Tipe Karya Ilmiah: Skripsi
Subyek: Hukum Pidana
Program Studi: Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Depositing User: 9306810 . Digilib
Date Deposited: 07 Dec 2016 07:13
Last Modified: 07 Dec 2016 07:13
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/24603

Actions (login required)

View Item View Item