ERWIN PRIMA RINALDO, 1422011104 (2016) PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGAWAS PEMILU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH (Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Kelembagaan Pengawas Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan Peraturan Perundangan Perubahannya). Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG.
|
File PDF
ABSTRAK (ABSTRACT).pdf Download (1667Kb) | Preview |
|
![[img]](http://digilib.unila.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
File PDF
TESIS FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (1893Kb) |
|
|
File PDF
TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1748Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
ABSTRAK Substansi demokrasi dalam pembentukan penyelenggara pemerintahan daerah, merupakan raison de etre pengaturan pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah (Pilkada) secara langsung, serta menegaskan kedudukannya terhadap implementasi prinsip negara hukum. Berdasarkan evaluasi Pilkada tahun 2005 s.d 2014 dilakukan perubahan sistem penyelenggaraan, hubungan kewenangan antar penyelenggara Pemilu, serta penguatan kedudukan kewenangan kelembagaan pengawas Pemilu, dalam rangka terwujudnya Pilkada secara demokratis berdasarkan asas Pemilu serta terjaganya integritas proses dan hasil Pilkada yang merefleksikan perubahan arah kebijakan terhadap kelembagaan pengawas Pemilu. Tujuan penelitian ini adalah (a) menjelaskan arah kebijakan penguatan kelembagaan pengawas Pemilu dalam penyelenggaraan Pilkada berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta peraturan perundangan perubahannya, dan (b) dampak penguatan kelembagaan pengawas Pemilu terhadap kapasitas lembaga. Sehubungan hal tersebut, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis, melalui pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kelembagaan secara integratif untuk menelaah konsepsi dan issu hukum, dengan penekanan pada aspek legis, dimensi struktural fungsional dan kesejarahan. Sumber data menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan teknik analisis kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa arah kebijakan penguatan kelembagaan pengawas Pemilu diwujudkan melalui penguatan tugas, kewenangan, kewajiban, peran dan fungsi kelembagaan pengawas Pemilu yang mengarah transformasi fungsi pengawasan kepemiluan sebagai institusi kontrol. Dampak hal tersebut terhadap kapasitas lembaga diantaranya mekanisme pembentukan belum berorientasi penguatan kapasitas, kesenjangan penatalaksanaan fungsi administrasi, tata kerja dan penatausahaan keuangan, serta lemahnya kualitas Peraturan-Peraturan Bawaslu sehingga menghambat efektifitas implementasi fungsi kelembagaan. Untuk itu disampaikan saran (a) peningkatan tipelogi Bawaslu Provinsi dan perubahan sifat kelembagaan Panwas Kabupaten/Kota menjadi tetap dan/atau peningkatan kualitas, kuantitas dan kualifikasi SDM (b) pembenahan regulasi mengenai tata kerja dan uraian tugas secara integratif, serta (c) penyempurnaan regulasi mengenai implementasi fungsi pengawasan Pemilu berdasarkan norma dan kaidah peraturan perundang-undangan. ABSTRACT Democracy substance in forming local government process is raison de etre on regulating direct election system for governor, regent and mayor, also explain it’s position about implementation principle of state by law. Based on evaluating local election in 2005 s.d 2014, conducted alteration for implementation system, authority relationship accompany election organizer, and reinforcement authority position about election supervisor institute in order to bring into reality local election system according to democratic based on principles of general election with defended integrity process and the result, that reflected alteration policy purpose about election supervisor institute. An aim of this research is (a) to explain the direction of reinforcment supervisor election institute policies in implementation of local election system based on act 1 2015 attached it’s alteration, and (b) the impact of reinforcement election supervisor institute concerning institutional capacity. Due to subject about, this research used juridical normatifism method and descriptive analitycal character, through statue approach, conceptual approach and institutional approach in integrative manner, in order to studing conceptional and law issues by stressing at legis aspect, structural functional dimension and historical. The data resources used law primary matter, secondary and tertiary with qualitative analysis technique. These research conclude that the direction policies about reinforcement supervisor election institute has been formed by enforcement duties, authority, obigation, character and function head for transformation as control institution. An impact about institution capacity is forming mechanisme not including for enforcement capacity orientation, asymmetry on implementation administrative function, procedure and finances ordering, rather regulation quality from Bawaslu with the result obstruction concerning the effectiveness of institutionally implementation fungtion. On be half of submitting suggestion is (a) upgrading typologi Bawaslu Provinsi and alteration characteristic Panwas Kabupaten/Kota become permanent institution or increasing qualitu, quantity and qualification human resources, (b) correction regulating about precedure and duty on pieces as integrative, also (c) completing regulation about observatory implementation fungtion based on norm and rule persuant to election ordinance.
| Jenis Karya Akhir: | Tesis (Masters) |
|---|---|
| Subyek: | > J General legislative and executive papers > JS Local government Municipal government |
| Program Studi: | Fakultas Hukum > Magister Hukum S2 |
| Pengguna Deposit: | 7690607 . Digilib |
| Date Deposited: | 16 Dec 2016 07:24 |
| Terakhir diubah: | 16 Dec 2016 07:24 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/24678 |
Actions (login required)
 |
Lihat Karya Akhir |
