PELAKSANAAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

SANDRA SEPTIANI, 1212011308 (2016) PELAKSANAAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (54Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (1080Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (910Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Pengelolaan sumber daya alam (agraria) yang berlangsung selama ini telah menimbulkan penurunan kualitas lingkungan, ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatannya serta menimbulkan berbagai konflik. Oleh karena itu, Presiden mengeluarkan kebijaksanaan bidang pertanahan yang dikenal dengan Catur Tertib Pertanahan sebagaimana dimuat dalam Keppres Nomor 07 Tahun 1979 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga (REPELITA III) yang salah satunya meliputi Tertib Administrasi Pertanahan. Ditentukannya agar pembangunan dibidang pertanahan diarahkan kembali untuk menata kembali penggunaan, penguasaan, dan pemilikan. Timbulnya masalah penatagunaan pertanahan di Kabupaten Lampung Selatan karena alih fungsi lahan belum berjalan dengan baik dan masalah penataan penguasaan tanah itu dalam redistribusi tanah belum sesuai peraturan, pembagian luas tanahnya masih ada yang mendapat dibawah batas minimum. Permasalahan dalam penelitian yaitu (1) bagaimana pelaksanaan tertib administrasi pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan? (2) apa sajakah faktor penghambat dalam pelaksanaan tertib administrasi pertanahan di kantor pertanahan Kabupaten Lampung Selatan? Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada penatagunaan tanah dan penataan penguasaan tanah. Pendekatan masalah dilakukan secara normatif dan empiris dengan menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan yang kemudian dianalisis secara deskripsi kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan tertib administrasi pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan dalam lingkup penatagunaan tanah belum tertib, alih fungsi lahan belum berjalan dengan baik, walaupun sudah ada Perda Nomor 1 Tahun 2004 tetapi belum berlaku. Tim teknis belum terbentuk, jadi SK dari Bupati belum dikeluarkan. Pelaksanaan tertib administrasi pertanahan dalam lingkup penataan penguasaan tanah juga belum tertib. Redistribusi tanah yang pelaksanaannya belum sesuai peraturan, dalam pembagian luas tanah untuk seorang petani masih ada yang mendapat dibawah batas minimum 2 Ha, diatur dalam pasal 8 Perpu Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian bahwa Pemerintah mengadakan usaha-usaha agar setiap petani memiliki tanah pertanian minimum 2 Ha. Jadi pembagian tanah tersebut belum adil dan merata. Kata kunci : Tanah, Tertib Administrasi pertanahan. THE IMPLEMENTATION OF LAND ADMINISTRATION IN LAND REGISTRY OFFICE OF SOUTH LAMPUNG REGENCY The management of natural resources (agrarian) has led to environmental degradation, inequality control structure,ownership, use and utilization and it causes various conflicts. Therefore, the President issued a policy of land known as the The Four Land Code as stipulated in Presidential Decree No. 07 of 1979 on the Third Five-Year Development Plan (Repelita III), one of which includes the Land Administration. It determines that the land development routed back to reorganize the use, possession and ownership of land. The issue of land stewardship in South Lampung regency occured since the implementation of land conversion has not ran well and the problem of land tenure arrangement in the redistribution of land does not meet the regulations and also the land division is still below the minimum limit. The problems in this research are formulated as : (1) how is the implementation of the land administration in the Land Registry Office of South Lampung Regency? (2) what are the inhibiting factors to the implementation of land administration in South Lampung Regency? The scope of this research is limited on land stewardship and land tenure arrangement. This research used normative and empirical approaches with primary and secondary data. The data were collected through literature studies and field studies which then being analyzed using qualitative description. The results showed that the implementation of land administration in South Lampung Land Registry Office in terms of land stewardship has not run effectively, the land conversion has not gone well, despite the existing law No. 1/ 2004. The technical team is not yet formed, so the decree of the Regent has not been issued. The land administration in terms of land tenure arrangement has not been implemented properly. The distribution of land for a farmer was still below the minimum limit of 2 hectares. However, in Article 8 of Government Regulation No. 56/1960 on Agricultural Land Size Arrangement, it has been stated that the Government should try to make efforts so that every farmer has a minimum of 2 hectares of agricultural land. Therefore, the inequality of such land distribution division was unfair and unequitable. Keywords: Land, Land Administration

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	> KZ Law of Nations
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	8917398 . Digilib
Date Deposited:	23 Dec 2016 02:09
Terakhir diubah:	23 Dec 2016 02:09
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/24839

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir