Akhmad Rifai, 1422011012 (2016) PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN KOTA BANDAR LAMPUNG. Masters thesis, Universitas Lampung.
|
File PDF
ABSTRAK (ABSTRACT).pdf Download (17Kb) | Preview |
|
![[img]](http://digilib.unila.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
File PDF
TESIS FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (899Kb) |
|
|
File PDF
TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (746Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
ABSTRAK Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan kewenangan Bupati/Walikota dalam memberikan izin kepada masyarakat untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan, dalam pelaksanaannya sering kali tidak memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Permasalahan penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah pengaturan Izin Mendirikan Bangunan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung? (2) Bagaimanakah Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Data dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Pengaturan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Bandar Lampung menurut Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 40 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan, mencakup: pengaturan tentang golongan dan klasifikasi bangunan, pengaturan tentang ketentuan administrasi, pengaturan tentang cara mengajukan permohonan IMB, pengaturan tentang biaya IMB, pengaturan tentang perubahan fungsi bangunan dan larangan mendirikan bangunan serta pengaturan tentang pencabutan IMB. (2) Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung dilaksanakan mengacu pada Standar Opersional Prosedur Pelayanan dan menyediakan beberapa fasilitas yaitu ruang tunggu yang nyaman, memelihara kebersihan, membuat sistem antri dengan nomor antrian, menyediakan papan informasi, dan layanan informasi Saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah: (1) BPMP Kota Bandar Lampung hendaknya meningkatkan kualitas pelayanan IMB, khususnya optimalisasi kinerja para pegawai (2) BPMP Kota Bandar Lampung untuk meningkatkan pengawasan internal terhadap kinerja para pegawai yang secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kata Kunci: Pelayanan IMB, BPMP Kota Bandar Lampung ABSTRACT Building Licency is the authority of the Regent/Mayor in giving licencys for new building, rehabilitation/renovation and/or rehabilitate in order to preserve the building, in practice often does not meet the requirements of the administrative and technical requirements applicable. The problems of this study are: (1) How is regulation of building licency on Investment and Licensing Department of Bandar Lampung? (2) How is service of Building Licency on Investment and Licensing Department of Bandar Lampung? The method used in this research is normative juridical and empirical jurisdiction. The data collection is done through library research and field study. Data were analyzed qualitatively for the conclusion. The results showed: (1) Regulation of building licency on Investment and Licensing Department of Bandar Lampung according to Regional Regulation of Bandar Lampung No. 02 of 2007 on Building License Levies and Mayor Regulation Bandar Lampung Number 40 Year 2011 regarding Implementation Procedures Building licency, include: arrangement of groups and the classification of the building, the setting of rules for the administration, an agreement on how to apply for a licency, an agreement on the cost of IMB, setting about changing the function of the building and a ban on building construction and arrangement of the lifting of the IMB. (2) Service of Building Licency on Investment and Licensing Department of Bandar Lampung implemented referring to Standard Operational Procedures and presents some of the facilities are comfortable waiting room, maintain hygiene, make a queuing system with a queue number, providing information boards, and information services Suggestions put forward in this study were: (1) Licency on Investment and Licensing Department of Bandar Lampung should improve service quality of Building Permit, in particular the optimization of the performance of employees (2) Licency on Investment and Licensing Department of Bandar Lampung 0to improve internal monitoring of the performance of the employees who directly provide services to the public. Keywords: Building Licency Service, Investment and Licensing Department of Bandar Lampung
| Jenis Karya Akhir: | Tesis (Masters) |
|---|---|
| Subyek: | 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum |
| Program Studi: | Fakultas Hukum > Magister Hukum S2 |
| Pengguna Deposit: | 3824203 . Digilib |
| Date Deposited: | 23 May 2022 02:00 |
| Terakhir diubah: | 23 May 2022 02:00 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/24890 |
Actions (login required)
 |
Lihat Karya Akhir |
