PERAN DINAS PERTAMBANGAN DALAM PENGAWASAN TERHADAP PRAKTEK PENAMBANGAN BATU AKIK DI KECAMATAN TANJUNG BINTANG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

RIA LESTARI, 1212011279 (2016) PERAN DINAS PERTAMBANGAN DALAM PENGAWASAN TERHADAP PRAKTEK PENAMBANGAN BATU AKIK DI KECAMATAN TANJUNG BINTANG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

[img]
Preview
Text
ABSTRAK.pdf

Download (9Kb) | Preview
[img] Text
SKRIPSI FULL.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1283Kb)
[img]
Preview
Text
SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf

Download (1122Kb) | Preview

Abstrak

Kekayaan alam yang ada di bumi Indonesia telah dilindungi oleh konstitusi yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar1945 pasal 33 ayat 3 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Salah satu kekayaan alam yang terkandung di bumi Indonesia adalah batu akik yang bernilai ekonomis cukup tinggi dan permintaan pasar cukup tinggi yang akhirnya membuat batu akik menjadi peluang usaha bagi masyarakat Tanjungbintang. Berhubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Lampung Selatan memiliki Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Pertambangan Umum yang didalamnya diatur mengenai pembinaan, pengawasan, pengendalian, serta sanksi terkait kegiatan pertambangan. Permasalahan dalam skripsi ini adalah: (1) bagaimanakah peran Dinas Pertambangan dalam pengawasan terhadap praktik penambangan batu akik di Kecamatan Tanjungbintang Kabupaten Lampung Selatan? (2) apa sajakah faktor penghambat Peran Dinas Pertambangan dalam pengawasan terhadap praktik penambangan batu akik di Kecamatan Tanjungbintang Kabupaten Lampung Selatan?. Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan cara normatif dan empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara kepada responden yang telah di tetapkan, sedangkan data sekunder di peroleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan belum adanya program khusus dari Dinas Pertambangan Kabupaten Lampung Selatan dalam pengawasan terhadap praktik penambangan batu akik di Kecamatan Tanjungbintang mengakibatkan tidak terwujudnya prinsip daya tanggap. Pengawasan belum dilaksanakan secara maksimal, bersifat pasif dan tidak mencerminkan prinsip efisiensi dan efektifitas karena pengawasan hanya dilakukan ketika ada laporan serta tidak ada upaya berkoordinasi dengan organisasi lain. Faktor penghambat peran Dinas Pertambangan dalam pengawasan terhadap praktik penambangan batu akik adalah masyarakat tidak melapor, kegiatan tambang berskala kecil, dan potensi batu akik yang meyebar di seluruh Kabupaten Lampung Selatan. Kata kunci: Peran, Dinas Pertambangan, Pengawasan, Penambangan, Batu Akik. THE ROLE OF MINING DEPARTMENT IN SUPERVISING AGATE STONES MINING IN THE DISTRICT OF TANJUNG BINTANGSOUTH LAMPUNG The Indonesian natural resources are protected under the Constitution as stipulated in the 1945 constitution article 33 paragraph 3 which states that the earth, water, and natural resources therein controlled by the state and used for the people's welfare. One of the natural resources produced by the nature is agate stone which has the economic value and market demand which opens bussiness opportunity for people of Tanjung Bintang. Dealing with such matters, the Regional Government of South Lampung has issued a Regional Regulation No. 7/ 2005 regarding the Implementation of Public Enterprises in Mining Sector in which regulates the guidance, monitoring, controlling, and sanctions related to mining activities. The problem in this thesis are: (1) What is the role of Mining Department in supervising agate stones mining in the District of Tanjung Bintang South Lampung? (2) What are the inhibiting factors to the role of Mining Department in supervising agate stones mining in the District of Tanjung Bintang South Lampung? This research used normative and empirical approaches. The data used consisted of primary and secondary data. The primary data were obtained from interviews with respondents, while the secondary data were obtained through library research. The results showed that the absence of a special program from Mining Department in supervising agate stone mining in the district of Tanjung Bintang South Lampung has resulted in zero realization of the principle of responsiveness. The supervision has not been implemented maximally; it was passive and did not reflect the principles of efficiency and effectiveness because the supervision was only done when there was a report, in addition there was no effort to coordinate with other organizations. The inhibiting factors to the role of Mining Department in supervising agate stones mining practices included: no report from the society, small-scale mining activities, and the potential of agate stones spreading throughout South Lampung regency. Keywords: Role, Mining Department, Supervision, Mining, Agate Stones

Tipe Karya Ilmiah: Skripsi
Subyek: H Ilmu Sosial = Social Sciences > HN Social history and conditions. Social problems. Social reform
J Political Science > JS Local government Municipal government
Hukum Pidana > KZ Law of Nations
Program Studi: Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Prodi Ilmu Hukum S1
Depositing User: 9569037 . Digilib
Date Deposited: 28 Dec 2016 06:48
Last Modified: 28 Dec 2016 06:48
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/24944

Actions (login required)

View Item View Item