ANALISIS PENANGGULANGAN KEJAHATAN PEMALSUAN SURAT KEPUTUSAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi di Wilayah Hukum Polda Lampung)

RIZKY JULIANSYAH, 1112011320 (2016) ANALISIS PENANGGULANGAN KEJAHATAN PEMALSUAN SURAT KEPUTUSAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi di Wilayah Hukum Polda Lampung). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (25Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (1350Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1294Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting karena PNS merupakan unsur aparatur negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional. Namun, dalam penempatan pegawai dan mutasi tidak luput dengan tekanan konflik kepentingan, sehingga PNS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sering mengalami permasalahan dikarenakan bertugas di suatu wilayah yang cukup jauh dari kediamannya atau seorang PNS mendapatkan wilayah tugas yang berbeda dari suami atau isterinya sehingga banyak PNS yang mengajukan permohonan mutasi untuk dapat pindah tugas. Banyaknya pengajuan mutasi oleh PNS tersebut ternyata menjadi suatu peluang bagi oknum untuk meraup keuntungan dengan membuat Surat Keputusan (SK) mutasi palsu. Pemalsuan SK mutasi merupakan suatu kejahatan. Dalam skripsi ini akan dibahas beberapa masalah yakni: (1) Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan pemalsuan Surat Keputusan Mutasi PNS pada wilayah hukum Polda Lampung? (2) Apakah faktor-faktor penghambat dalam menanggulangi kejahatan pemalsuan Surat Keputusan Mutasi PNS (Studi di Wilayah Hukum Polda Lampung) ? Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Narasumber penelitian terdiri dari Pimpinan pada kantor Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung, Penyidik pada Polda Lampung dan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung bagian hukum pidana. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa (1) Penanggulangan kejahatan pemalsuan surat keterangan mutasi PNS dilakukan melalui upaya non penal merupakan kegiatan menjaga kemungkinan akan terjadinya tindak pidana (onrecht in potentie). Kepolisian melakukan sosialisasi mengenai sanksi hukum sesuai aturan yang berlaku dan penindakan tegas yang akan diberikan terhadap oknum yang berlaku curang yang ikut bermain atau terlibat dalam pemalsuan SK PNS termasuk jika ada dari pihak BKD. PNS yang kedapatan pindah tugas dengan SK palsu akan dikembalikan ke daerah asalnya. Hukuman diberikan untuk memberikan efek jera pelaku. Sosialisasi ini dilakukan melalui muatan media massa seperti yang di muat di koran Lampung Post pada tanggal 14 Januari 2015. Serta upaya penal sebagai bentuk upaya penanggulangan kejahatan pemalsuan surat keterangan mutasi PNS yang secara tegas dilakukan oleh kepolisian adalah dengan mengusut kasus yang terjadi sampai selesai. (2) Faktor-faktor penghambat dalam menanggulangi kejahatan pemalsuan surat keputusan mutasi PNS yaitu substansi hukum yang kurang memadai, kinerja aparat penegak hukum yang belum dimaksimalkan, tidak memadainya sarana dan fasilitas, rendahnya kesadaran masyarakat dan pelaku pemalsuan SK mutasi PNS tersebut dengan cara sembunyi-sembunyi bahkan bekerja sama dengan oknum dari intansi terkait pengurusan administrasi kepegawaian, sehingga sulit untuk diditeksi keberadaannya. Adapun saran yang dapat penulis sampaikan yaitu hendaknya dalam upaya penanggulangan kejahatan pemalsuan surat keterangan mutasi PNS, aparat kepolisian lebih dapat menangani kasus pemalusan SK mutasi PNS secara efektif, cepat, terbuka dan tanpa pandang bulu, sehingga tidak ada lagi kesempatan untuk melakukan pelanggaran hukum dalam hal ini pemalsuan surat. Meningkatkan profesionalisme personil anggota Polri dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Menindak tegas bila ada aparat yang memback-up pelaku pemalsuan surat yang terjadi di lapangan, serta peningkatan fasilitas aparat kepolisian sehingga dapat meningkatkan kinerjanya. Kata Kunci: Penanggulangan Kejahatan, Pemalsuan SK Mutasi, Pegawai Negeri Sipil

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	5984031 . Digilib
Date Deposited:	30 Dec 2016 02:33
Terakhir diubah:	30 Dec 2016 02:33
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/25003

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir