ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN MEMASUKAN HEWAN KEDALAM WILAYAH NEGARA SECARA ILLEGAL (studi kasus wilayah hukum Bandar Lampung)

M. ICHSAN SYAHPUTRA, 1212011179 (2016) ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN MEMASUKAN HEWAN KEDALAM WILAYAH NEGARA SECARA ILLEGAL (studi kasus wilayah hukum Bandar Lampung). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (9Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (1165Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1018Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Penyelundupan merupakan kegiatan mengimpor, mengantar pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean (douaneformaliteiten) yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai adalah yang berperan menyidik segala Tindak Pidana Penyelundupan seperti yang tertuang dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP dan Pasal 112 ayat (1) KUHAP. Dengan meningkatnya lalu lintas hewan, ikan, dan tumbuhan antar negara dan dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia, Salah satu ancaman yang dapat merusak kelestarian sumber daya alam hayati tersebut adalah serangan hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, serta organisme pengganggu tumbuhan. Maka dari itu didalam Tindak Pidana Penyelundupan Hewan, Balai Karantina juga memiliki peran diantaranya mengecek kelengkapan berkas mengenai hewan tersebut dari Negara asal dan juga Negara transit, lalu juga melakukan tindakan karantina terhadap hewan tersebut (jika diperlukan), seperti yang tertuang didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penegakan hukum dalam suatu tindak pidana penyelundupan dan faktor-faktor penghambat didalam penegakan hukumnya.Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung dengan melaksanakan wawancara langsung dengan 2 (dua) orang pejabat di Kantor Bea dan Cukai Bandar Lampung. Disamping itu Penulis juga melakukan wawancara dengan Dosen pada bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung serta melakukan studi kepustakaan dengan cara menelaah buku-buku, literatur dan Undang-Undang yang berkaitan dengan Skripsi penulis. Temuan yang didapat dari penelitian ini adalah : 1) Penegakan Hukum yang dilakukan dalam Tindak Pidana Penyelundupan oleh PPNS Bea dan Cukai telah dilakukan secara maksimal baik dalam usaha represif maupun preventif nya, sesuai sesuai dengan Undang-Undang sebagaimana termaktub dalam Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana dibidang Kepabeanan. 2) Faktor-faktor yang menghambat PPNS Bea dan Cukai didalam penegakan hukum Tindak Pidana Penyelundupan antara lain ; kurangnya tenaga penyidik profesional yang relative sedikit, kurangnya kesepahaman antar instansi penegak hukum yang lain, sarana dan prasarana yang kurang memadai seperti alat detector dan lain-lain. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Memasukkan Hewan, Illegal.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	> KZ Law of Nations
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	3502146 . Digilib
Date Deposited:	30 Dec 2016 03:49
Terakhir diubah:	30 Dec 2016 03:49
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/25017

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir