MEKANISME PEMBENTUKAN PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

NICO NOVIANSYAH, 0912011056 (2016) MEKANISME PEMBENTUKAN PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (183Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (2354Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1923Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memahami tentang mekanisme pembentukan peraturan wali kota Bandar lampung tentang kenaikan pajak buni dan bangunan. Pembahasan tentang kenaikan pajak bumi dan bangunan di kota Bandar Lampung diawali dengan dibuatnya peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 120 Tahun 2011 kebijakan pemerintah Kota Madya Bandar Lampung dinilai menjadi permasalahan ketika belum adanya peraturan daerah Kota Madya Bandar Lampung mengenai Pajak Bumi dan Bangunan. Metode penelitian yang digunakan pendekatan normatif yuridis dan untuk melengkapi data yang diperoleh penulis melakukan kajian kepustakaan , peraturan perundang-undangan dan buku yang terkait masalah pajak bumi dan bangunan. Hasil pembahasan terhadap kajian kepustakaan menunjukkan bahwa peraturan kenaikan pajak bumi dan bangunan di Kota Bandar Lampung dilihat dari mekanisme pembentukan peraturan perundangan-undangan dengan menggunakan pemahaman bahwa delegasi dari peraturan daerah juga mempunyai kekuasaan membentuk Peraturan Kepala Daerah/Keputusan Kepala Daerah yang berasal dari Freies Ermessen yang menyatakan bahwa dalam hal belum ada peraturan perundang-undangan maka Peraturan kebijakan bukan sebagai peraturan perundang-undangan, sehingga Pelaksanaan Peraturan Walikota tersebut tidak bersifat mengikat. Apabila Peraturan Walikota Bandar Lampung didahului oleh Peraturan Daerah/walikota (PERDA), maka pelaksanaan peraturan walikota bandar lampung tersebut mengikat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Namun dalam praktek pelaksanaannya, seringkali dijumpai produk peraturan kebijakan (beleidregel, policy rule) yang memiliki karakteristik berbeda dengan peraturan perundang-undangan. Produk peraturan kebijakan tidak terlepas dari penggunaan Freies Ermessen, yaitu badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan merumuskan kebijaksanaannya dalam berbagai bentuk “juridische regels” seperti peraturan, pedoman, pengumuman, surat edaran dan mengumumkan kebijaksanaan itu. Kata Kunci : Mekanisme, Peraturan, dan Kebijakan. MECHANISM OF FORMATION OF REGULATION BANDAR LAMPUNG MAYOR OF LAND AND BUILDING TAX This theis aims to understand the formation mechanism of regulation mayor Bandar Lampung on tax increases buni and buildings. Discussion about rising property taxes in the city of Bandar Lampung begins with the making of Bandar Lampung Mayor regulation Number 120 of 2011 of government policies in the Municipality of Bandar Lampung is considered to be a problem when there are no local regulations Municipality of Bandar Lampung on land and building tax. The method used normative juridical approach and to complement the data obtained by the authors conducted a study of literature, legislation and books related property tax issues. Results of the discussion to the study of literature indicates that the rules increase in property tax in the city of Bandar Lampung views of the formation mechanism of laws and regulation by using the understanding that the delegation of regulatory regions also have the power to make regulations regional Head/Decree of the Head of the region derived from Freies Ermessen that states that in case there is no legislation regulation policy rather than as legislation, so the Mayor Implementing Regulations are not binding. If the Mayor Regulation Bandar Lampung preceded by Regional Regulation/mayor ( Government ), the implementation of rules Lampung city mayor shall be binding and in accordance with the laws and invitation and have binding legal force. But in practice its implementation, regulatory policy is often found products ( beleidregel, police rule ) which has different characteristics with legislation. Product regulatory policy can not be separated from the use Freies Ermessen, which is the body or official concerned state administration to formulate its discretion in any from “Juridische regels” such as rules, guidelines, announcements, circulars and announced that wisdom. Keywords : Mechanism, Regulation and Policy .

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	> JS Local government Municipal government
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	1824639 . Digilib
Date Deposited:	03 Feb 2017 02:45
Terakhir diubah:	03 Feb 2017 02:45
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/25371

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir