PENGISIAN JABATAN SEKRETARIS DAERAH SECARA TERBUKA DI PROVINSI LAMPUNG

Ginta Monita, 1312011134 (2017) PENGISIAN JABATAN SEKRETARIS DAERAH SECARA TERBUKA DI PROVINSI LAMPUNG. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

[img]
Preview
Text
ABSTRAK.pdf

Download (19Kb) | Preview
[img] Text
SKRIPSI FULL.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2010Kb)
[img]
Preview
Text
SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf

Download (1855Kb) | Preview

Abstrak

Pengisian jabatan Sekretaris Daerah secara terbuka dan kompetitif diatur menurut UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Kemenpan RB No. 13 Tahun 2014. Tujuan pengisian jabatan Sekretaris Daerah secara terbuka adalah untuk mencari pemimpin yang sesuai dengan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan jabatan lain yang disusun oleh pemerintah daerah. Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan: 1) Bagaimanakah pengaturan pengisian jabatan Sekretaris Daerah secara terbuka di kabupaten Pringsewu dan provinsi Lampung? 2) Bagaimanakah pelaksanaan pengisian jabatan Sekretaris Daerah secara terbuka di kabupaten Pringsewu dan provinsi Lampung? Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dan empiris. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dengan wawancara dan dokumentasi Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Prosedur pengolahan data dengan cara seleksi, klasifikasi dan penyusunan data. Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) Pengaturan pengisian jabatan Sekretaris Daerah secara terbuka di kabupaten Pringsewu dan provinsi Lampung menurut UU ASN dapat menghasilkan pemimpin yang berkompeten serta berkualitas apabila dilakukan seleksi secara obyektif sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. 2) Pelaksanaan pengisian jabatan sekretaris daerah secara terbuka di kabupaten Pringsewu dan provinsi Lampung dilaksanakan dengan baik sesuai dengan UU ASN dan Kemenpan RB No.13 Tahun 2014. Saran dalam penelitian ini adalah: 1) Perlunya Peraturan Pemerintah untuk mendukung dan memperjelas adanya UU ASN sehingga UU ASN lebih jelas dan valid. (2) Pemerintah Kabupaten/Provinsi dan Tim Panitia Seleksi membuat suatu koordinasi pengawasan saat berjalannya seleksi terbuka Sekretaris Daerah di kabupaten Pringsewu maupun di provinsi Lampung untuk mengoptimalkan terpilihnya Sekretaris Daerah yang berkompeten tanpa adanya kecurangan sedikitpun. Kata Kunci: Pengisian Jabatan, Sekretaris Daerah THE FILLING OF POSITION FOR REGIONAL SECRETARY OPEN SELECTION IN LAMPUNG PROVINCE Filling the post of Regional Secretary openly and competitively regulated by Law No. 5 of 2014 concerning the State Civil Apparatus and Kemenpan RB No. 13 Year 2014. The purpose of filling the positions of Regional Secretary openly is to find a leader who in accordance with the requirements of competence, qualifications, rank, education and training, office track record, and integrity as well as other job requirements drawn up by the local government. The research problems are formulated as follows: 1) How is the procedures of position filling for regional secretary open selection in Pringsewu regency and in the provincial government? 2) How is the implementation of position filling for regional secretary open selection in Pringsewu regency and in the provincial government? The approach used is a matter of law normative and empirical approach. The data source consists of primary data and secondary data were collected through interviews and documentation analysis of data using qualitative analysis. Collecting data using literature study and field study. Data processing procedures by means of selection, classification and compilation of data. The results showed: 1) Setting the charging secretaryship openly in the district area Pringsewu and Lampung provinces, according to Law ASN can produce a competent leader and a selection of quality if done objectively in accordance with the laws and regulations. 2) Implementation of filling the positions of regional secretaries openly in the district and the province of Lampung Pringsewu properly executed in accordance with laws and regulations ASN Kemenpan RB 13 2014. It is suggested that: 1) It is important for the government to issue a regulation to support and clarify the law so that the State Civil Apparatus Act becomes clear and valid. (2) The Government of the District / Provincial and the Selection Committee should build a coordination of monitoring as the regional secretary open selection of Pringsewu regency and provincial government in order to optimize the competent regional secretary without any fraud. Keywords: Filling of Position, Regional Secretary

Tipe Karya Ilmiah: Skripsi
Subyek: Hukum Pidana > KZ Law of Nations
Program Studi: Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Depositing User: 3475013 . Digilib
Date Deposited: 08 Feb 2017 08:52
Last Modified: 08 Feb 2017 08:52
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/25507

Actions (login required)

View Item View Item