ANALISIS PERBEDAAN ALOKASI ANGGARAN DAN PRODUK HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA DI PROVINSI LAMPUNG PADA PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Liya Harmonis, 142103156 (2017) ANALISIS PERBEDAAN ALOKASI ANGGARAN DAN PRODUK HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA DI PROVINSI LAMPUNG PADA PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, Universitas Lampung.

Preview	Text Abstrak.pdf Download (74kB) | Preview
	Text Tesis full liya.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
Preview	Text tesis liya tanpa Bab Pembahasan.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK ANALISIS PERBEDAAN ALOKASI ANGGARAN DAN PRODUK HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI LAMPUNG PADA PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Oleh: LIYA HARMONIS Masalah pengelolaan lingkungan dapat dianggap sebagai salah satu penyebab utama terjadinya bencana alam di Indonesia. Akar dari permasalahan lingkungan adalah pembangunan yang dilakukan tanpa memperhatikan faktor keseimbangan alam, sehingga akan merusak kualitas lingkungan hidup. Terdapat beberapa permasalahan pengelolaan lingkungan hidup yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah di Indonesia, yaitu: tumpang tindih kebijakan pengelolaan lingkungan dalam otonomi daerah dan kelemahan sistem perundangan dan hukum lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat berbedaan yang signifikan terhadap besaran alokasi anggaran dan jumlah produk hukum daerah untuk lingkungan hidup pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung sebelum dan setelah penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Sampel penelitian adalah 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, dengan 11 tahun pengamatan yaitu tahun 2005-2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap alokasi anggaran dan produk hukum daerah untuk lingkungan hidup sebelum dan sesudah penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Hal ini membuktikan bahwa cepatnya pemerintah dalam menangani dan merespon masalah lingkungan hidup, terbukti setelah dikelola oleh pemerintah, baik itu dari segi anggaran maupun produk hukum yang dihasilkan, menjadi lebih meningkat. Kata Kunci: Alokasi Anggaran, Produk Hukum Daerah, Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Item Type:	Thesis (["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined])
Subjects:	H Ilmu Sosial = Social Sciences > HB Economic Theory
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Magister Ilmu Akuntansi S2
Depositing User:	5436395 . Digilib
Date Deposited:	16 Feb 2017 02:02
Last Modified:	16 Feb 2017 02:02
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/25573

Actions (login required)

View Item