PELAKSANAAN PENGAWASAN TENAGA KERJA ASING OLEH DINAS TENAGA KERJA KOTA BANDAR LAMPUNG

SAPUTRI RATU PENGHUNI, 1312011305 (2017) PELAKSANAAN PENGAWASAN TENAGA KERJA ASING OLEH DINAS TENAGA KERJA KOTA BANDAR LAMPUNG. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (27Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (1228Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1115Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Menurut peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER/02/MEN/ III/2008 tentang tata cara penggunaan tenaga kerja asing dalam Bab VIII pasal 22 Ayat (1) izin memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) diberikan oleh direktur pengendalian pengunaan tenaga kerja asing dan dalam ayat (2) izin memperkerjakan tenaga kerja asing (IMTA) dalam hal perpanjangan diberikan oleh Direktur atau Gubernur atau Bupati/Walikota, melalui Dinas Tenaga Kerja. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut : 1) Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan Tenaga Kerja Asing oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung? 2) Apakah faktor penghambat dan pendukung dalam Pelaksanaan Pengawasan Tenaga Kerja Asing di Kota Bandar Lampung ? Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Sumber data dari penelitian ini adalah data primer, data sekunder, dan data tersier. Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan proses pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung terhadap perusahaan yang menggunakan tenaga kerja asing melalui pemberian izin memperkerjakan Tenaga kerja Asing (IMTA) pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung. Faktor –faktor penghgambat dalam pemberian izin memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung antara lain: 1) Pihak pengguna TKA lalai,dengan sengaja tidak mengurus perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), 2) Kurangnya kordinasi antara kantor imigrasi yang menerbitkan izin tinggal dengan Disnakertrans Provinsi Lampung atau Kemenakertrans sebagai instansi yang mengeluarkan izin memperkerjakan Tenaga Kerja Asing, 3) Lemahnya pengawasan dan pengendalian oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung terhadap TKA yang ada di Kota Bandar Lampung, 4) Belum optimalnya program sosialisasi yang disebabkan tidak tersedianya anggaran dari Kemenakertrans. Kata kunci: pelaksanaan, pengawasan, tenaga kerja asing THE SUPERVISION OF FOREIGN MANPOWER BY THE DEPARTMENT OF LABOR BANDAR LAMPUNG According to the regulations of the Minister of Manpower and Transmigration No. PER / 02 / MEN / III / 2008 concerning the procedures for the use of foreign workers in Chapter VIII Article 22 Paragraph (1) that the expatriate employement permits (IMTA) is given by the director of foreign labor of controll and use and in paragraph (2) the expatriate employement permits (IMTA) that the extension permits is granted by the Director or Governor or Regent / Mayor, through the Department of labor. The problems of this research are formulated as follows: 1) How is the implementation of supervision of foreign workers by the Department of Labor in Bandar Lampung? 2) What are the inhibiting and supporting factors of the Implementation of foreign workers supervision in Bandar Lampung? The approaches used in this research are normative and empirical approaches. The data sources consist of primary, secondary, and tertiary data. The data was then analyzed using qualitative descriptive way. Based on the results of the research and discussion, the implementation of foreign workers supervision conducted by the Department of Labor in Bandar Lampung on companies employ foreign workers through the expatriate employement permits (IMTA) at the Department of Labor in Bandar Lampung. The inhibiting factors in the issuance of the expatriate employement permits (IMTA) at the Department of Labor in Bandar Lampung, included: 1) the companies which employed foreign workers were ignorant to extent the renewal of the expatriate employement permits (IMTA), 2) lack of coordination between the immigration office that issued a residence permits and the Department of Manpower Bandar Lampung as agencies that issue the expatriate employement permits 3) Lack of supervision and control by the Department of Labor in Bandar Lampung towards the foreign workers in the city of Bandar Lampung, 4) Less socialization of the program due to the unavailability of the budget from the Ministry of Manpower. Keywords: implementation, supervision, foreign workers.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	> KZ Law of Nations
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	9503759 . Digilib
Date Deposited:	21 Feb 2017 07:53
Terakhir diubah:	21 Feb 2017 07:53
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/25659

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir