KEDUDUKAN HUKUM SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN TANAH DALAM LELANG EKSEKUSI OBJEK HAK TANGGUNGAN

AGUNG KURNIAWAN, 1112011018 (2017) KEDUDUKAN HUKUM SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN TANAH DALAM LELANG EKSEKUSI OBJEK HAK TANGGUNGAN. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (13Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (1385Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1317Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Lelang barang jaminan berupa hak atas tanah dan bangunan, diperlukan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dimana obyek lelang itu berada berdasarkan adanya permintaan tertulis dari Kepala Kantor Lelang. Kewajiban untuk meminta SKPT diatur dalam Pasal 41 ayat (2) dan ayat (3). PP 24/1997. Permasalahannya adalah: (1) Bagaimanakah Kedudukan Hukum Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dalam Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas Tanah dan Bangunan? (2) Mengapa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) menjadi salah satu dokumen yang harus dipenuhi dalam Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas Tanah dan Bangunan? Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer, dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustakaan dan studi lapangan dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa (1) Kedudukan SKPT dalam Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Atas Tanah dan Bangunan adalah wajib. (2) SKPT diperlukan untuk validitas serta menghindari terjadinya pelelangan yang tidak jelas objeknya. SKPT dalam Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Atas Tanah dan Bangunan sangat penting adanya, karena termasuk prosedur PraLelang. Perlu dilakukan penelitian berdasarkan data fisik dan yuridisnya sebelum lelang dilakukan. Kata Kunci : Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, Lelang, Hak Tanggungan THE POSITION OF THE LAW LETTER LAND REGISTRATION IN THE AUCTION OF THE EXECUTION OF THE OBJECT THE RIGHT OF THE YOKE Warranty goods auction of rights to land and building, required information letter Registration the land (SKPT) published by the District Land Office where the object of the auction was based on the existence of a written request from the Head of the office of the auction. The obligation to ask SKPT arranged in Article 41 paragraph (2) and paragraph (3). PP 24/1997. The problem is: (1) How the position of the Law Letter Land Registration (SKPT) in the execution of the auction Right on Land and Building? (2) why Land Registration Information Letter (SKPT) became one of the documents that must be met in the auction of the execution of the Right on Land and Building? The problem approach is used nomative juridical and empirical. The type of data that is used is the primary data and secondary data. Data collection is done with pustakaan studies and field studies and then analyzed by qualitative research. Based on the research it is known that (1) the position of SKPT auction in the execution of the Right on Land and building is required. (2) SKPT is required for the validity and prevent the auction is not clear its object. In SKPT Execution Auction Right on Land and building is very important, because including PraLelang procedure. Research needs to be based on physical data and juridical before auction done. Keywords : certificate of registration of land, auction, right dependents

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	> KZ Law of Nations
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	3890527 . Digilib
Date Deposited:	24 Feb 2017 07:51
Terakhir diubah:	24 Feb 2017 07:51
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/25731

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir