ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA (STUDI SURAT EDARAN KAPOLRI SE/06/X/2015)

MUHAMMAD AKBAR , 1312011205 (2017) ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA (STUDI SURAT EDARAN KAPOLRI SE/06/X/2015). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

[img]
Preview
Text
ABSTRAK.pdf

Download (103Kb) | Preview
[img] Text
SKRIPSI FULL.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1324Kb)
[img]
Preview
Text
SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf

Download (1206Kb) | Preview

Abstrak

Persoalan mengenai Penistaan atau ujaran kebencian (hate speech) semakin mendapatkan perhatian masyarakat dan aparat penegak hukum baik nasional maupun internasional seiring dengan meningkatnya kepedulian terhadap perlindungan atas hak asasi manusia (HAM), bahwa perbuatan ujaran kebencian memiliki dampak yang merendahkan harkat martabat manusia dan kemanusian. ujaran kebencian bisa mendorong terjadinya kebencian kolektif, pengucilan, Penghasutan, diskriminasi, kekerasan, dan bahkan pada tingkat yang paling mengerikan, pembantian etnis. terhadap kelompok masrayakat budaya, etnis, ras, dan agama yang menjadi sasaran ujaran kebencian. Ujaran kebencian dalam Surat Edaran SE/06/X/2015 sudah mengatur Penegakan Hukum tindak pidana penistaan terhadap agama. Pembahasan yang dibahas dalam Skripsi ini adalah Penegakan Hukum tindak pidana penistaan terhadap agama dan Faktor-faktor apa yang menjadi penghambat penegakan hukum tindak pidana penistaan agama. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Adapun sumber data dan jenis data adalah data primer yang diperoleh studi lapangan, data ini diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap instansi yang berkompeten yaitu ahli hukum seperti Kepolisian daerah dan Dosen fakultas hukum Universitas Lampung. Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi pustaka. Data yang diperoleh kemudian diolah dan diadakan analisis secara kualitatif. Hasil peneltian bahwa asas legalitas yaitu pasal 1 KUHP dimaksud disini ialah undang-undang yang mengatur bahwa dapat dipidana atau tidaknya seseorang tidak berlaku surut (mundur), Pokok kasus mengacu kepada Penistaan agama yang dimana penerapan Pasal 156 KUHP dan Pasal 156a KUHP, tetapi menurut Penulis tidak termasuk kepada Pasal 156a yang berlatar ke aliaran keagamaan yang diluar ketentuan yang semestinya namun lebih kepada Pasal 156 KUHP. Tindakan aparat hukum dalam menangani kasus tindak pidana penistaan terhadap agama adalah preventif dan represif. Preventif adalah tindakan yang dilakukan dengan cara melakukan pengawasan dengan mengerahkan aparat kepolisian dengan seksama. Sedangkan Represif adalah tindakan yang diambil para aparat penegak hukum apabila terdapat tindak pidana penistaan terhadap agama yang merupakan ujaran kebencian yang termasuk dalam Surat Edaran Kapolri SE/06/X/2015, tindakan ini dilakukan dengan cara menyidik, menuntut sampai ke persidangan. Sedangkan faktor-faktor penegakannya meliputi proses ketimpangan antara unsur pidana, Pemahaman masyarakat, serta faktor fasilitas dan budaya. Saran yang dapat saya berikan yaitu Penegakan hukum Tindak Pidana penistaan terhadap agama hendaknya harus tegas dalam menerapkan pasal ujaran kebencian dalam Surat Edaran SE/06/X/2015, Aparat penegak hukum dan instansi terkait hendaknya menyelenggarakan penyuluhan kepada masyarakat khususnya yang tinggal di daerah pedesaan maupun perkotaan agar mengetahui Adanya Surat Edaran Kapolri SE/06/X/2015 dan Pengawasan Polisi maupun Cyber Patrol harus lebih mengoptimalkan yang termasuk ujaran kebencian atau tidak dalam mengawasi peristiwa di sosial media dengan sedetail mungkin dalam tindak pidana penistaan agama dan hakim harus cepat memutuskan perkara agar terciptanya penegakan hukum yang nyata. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Penistaan Agama, Surat Edaran, Ujaran Kebencian. ANALYSIS OF LAW ENFORCEMENT AND CRIMINAL ACTS OF SACRILEGE OF RELIGIOUS (STUDIES CIRCULARS KAPOLRI SE/X/06/2015) The question of Sacrilege or utterance of hate (hate speech) are increasingly gaining the attention of the public and law enforcement agencies both national and international with increasing concern for the protection of human rights (human rights), that the Act of hate speech has an impact which denigrate the dignity of humanity and human dignity. hate speech can push the onset of collective hatred, exclusion, Penghasutan, discrimination, violence, and even at the level of the most terrible, the ethnic destructions. against society of culture, ethnicity, race, and religion that became the aim of hate speech. Speech of hatred in the circular letter SE/06/X/2015 already set up law enforcement criminal acts of sacrilege against the religion. The discussion addressed in this Thesis is law enforcement criminal acts of sacrilege against the religion and what factors that hampered law enforcement criminal acts of sacrilege. Research methods used in this research is to do a normative and juridical approach empirical juridical. As for the data source and the data type is primary data obtained in this study field, data is retrieved by doing the interview against the competent agencies, namely legal experts such as regional police and lecturer Faculty of law, University of Lampung. While secondary data obtained from the study of the literature. The data obtained are then processed and performed a qualitative analysis.. Results for research obtained that the opinion of the respondents referred to article legality, namely article 1 of the criminal code referred to here is the legislation that governs that can are convicted or whether someone is not retroactive (backwards), the subject matter of the case refers to a religious Sacrilege which application of article 156 of the criminal code and article 156a of the criminal code. Law enforcement actions in dealing with cases of criminal acts of sacrilege against religion is preventive and repressive. Preventive action is done by conducting surveillance with police deployed carefully. While the Repressive actions taken are the law enforcement agencies when there are criminal acts of sacrilege against a religious hate speech is included in the Muhammad Akbar Circulars Kapolri SE/06/X/2015, this action is performed by means of investigate, demanding up to the trial. While the factors include the processes of inequality among the criminal element, the understanding of the people, as well as facilities and cultural factors. The closing section the author provides some advice that law enforcement criminal acts of sacrilege against the religion should be should be firm in applying article speech of hatred in the circular letter SE/06/X/2015, law enforcement agencies and related institutions should be organized outreach to the community especially those living in rural areas or urban areas in order to be aware of any Circulars Kapolri SE/06/X/2015 and the supervision of Police or Cyber Patrol should further optimize that included a speech of hate or not in keeping an eye on events in social media as much detail as possible in the criminal acts of sacrilege and religion judges must quickly decide the matter so that the creation of a real law enforcement. Keyword: Law Enforcement, Religious Sacrilege, Circular Letter, Hate Speech.

Tipe Karya Ilmiah: Skripsi
Subyek: Hukum Pidana
Program Studi: Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Depositing User: 8404403 . Digilib
Date Deposited: 24 Feb 2017 08:24
Last Modified: 24 Feb 2017 08:24
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/25743

Actions (login required)

View Item View Item