DIMENSI KEGENTINGAN YANG MEMAKSA ATAS HAK PRESIDEN DALAM PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (Studi Komparatif Penetapan Perppu Masa Kemerdekaan - Pasca Reformasi)

RIFKA YUDHI, 1322011035 (2017) DIMENSI KEGENTINGAN YANG MEMAKSA ATAS HAK PRESIDEN DALAM PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (Studi Komparatif Penetapan Perppu Masa Kemerdekaan - Pasca Reformasi). Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG.

[img]
Preview
Text
ABSTRAK.pdf

Download (122Kb) | Preview
[img] Text
TESIS FULL.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1978Kb)
[img]
Preview
Text
TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf

Download (1979Kb) | Preview

Abstrak

Tesis ini membahas tentang dimensi kegentingan yang memaksa dalam penetapan Perppu sejak masa kemerdekaan hingga pasca reformasi pada kurun waktu 1946 – 2016. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundangan dan historis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menentukan perbandingan dimensi kegentingan yang memaksa, Perppu dibuat dalam dua kategori. Pertama, perppu yang ditetapkan sesudah TAP MPRS RI Nomor XIX/MPRS/1966 hingga Perppu sebelum lahirnya Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 berjumlah 34 Perppu. Kedua, Perppu yang ditetapkan sesudah lahirnya Putusan MK berjumlah 5 Perppu. Perppu kategori pertama diuji melalui doktrin ahli hukum tentang unsur kumulatif yang membentuk pengertian keadaan darurat bagi negara yang menimbulkan kegentingan yang memaksa. Perppu kategori kedua diuji melalui indikator obyektif kegentingan yang memaksa dalam Putusan MK. Hasilnya ditemukan terdapat 34 Perppu sebelum Putusan MK yang tidak memenuhi unsur kumulatif kegentingan yang memaksa. Sedangkan 5 Perppu sesudah Putusan MK, semuanya memenuhi indikator obyektif kegentingan yang memaksa. Saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah: (1) terhadap lembagalembaga negara dan lembaga studi perundang-undangan yang dimiliki oleh Fakultas Hukum, urgen kiranya untuk mereinventarisir kembali arsip yang menyangkut peraturan perundang-undangan, khususnya Perppu; (2) wewenang MK dalam menguji Perppu harus diatur melalui perubahan UUD 1945 oleh MPR, sehingga memiliki landasan konstitusional yang lebih kuat. Kata Kunci : Perppu, Kegentingan yang Memaksa. abstract The focus of this thesis about pressure criticality dimention in Perppu decision since liberty period until after reformation 1946 - 2016. This research is a normative research that use law and historical approach. The results showed in determination about comparative of pressure criticality dimention, Perppu is maked in two categories. First, Perppu that decisioned after TAP MPRS RI Number XIX/MPRS/1966 until Perppu before decision of MK Number 138/PUU-VII/2009 the totally are 34 Perppu. Second, Perppu that decisioned after MK is decision that totally 5 Perppu. Perppu of first category is tested with the doctrine of expert law about cumulative element that to curve definition of emergency situation for the state that to rise pressure criticality. Perppu of second category are tested with objective indicator of pressure criticality in MK is decision. Resultly to find that 34 Perppu before MK is decision is not to fill cumulative element about pressure criticality. But all of 5 Perppu after MK is decision is to fill objective indicator of pressure criticality. Suggestions put forward in this research were: (1) for the states institution and institution of law study in the faculty of law, urgent to collect again about archives that relevantion with legislation, especially Perppu; (2) the authority of MK to test Perppu must be regulated with amendment of UUD 1945 by MPR, so to have constitutional base that more power. Keywords : Perppu and Pressure Criticality

Tipe Karya Ilmiah: Tesis (Masters)
Subyek: Hukum Pidana > KZ Law of Nations
Program Studi: Fakultas Hukum > Magister Hukum S2
Depositing User: 3894297 . Digilib
Date Deposited: 27 Feb 2017 04:24
Last Modified: 27 Feb 2017 04:24
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/25752

Actions (login required)

View Item View Item