ANALISIS PRAKTIK PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PADA TINGKAT BANDING STUDI DI PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG)

Arief Rachman Hakim, 1422011018 (2017) ANALISIS PRAKTIK PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PADA TINGKAT BANDING STUDI DI PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG). Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK (ABSTRACT).pdf Download (12Kb) | Preview
	File PDF TESIS FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (2217Kb)
Preview	File PDF TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1856Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

ABSTRAK Penanganan perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding tidak berjalan dengan maksimal. Kendala tersebut dikarenakan proses penanganan perkara tidak berjalan sesuai dengan rancang bangunnya, baik dalam proses adminstrasi pengadilan maupun pada proses pemeriksaan oleh majelis hakim sebagai ujung tombak pemberi keadilan. Permasalahan, yaitu: bagaimanakah Praktik Penyelenggaraan dan pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding? apakah putusan hakim banding yang hanya melalui pemeriksaan berkas perkara, dapat mewujudkan keadilan subtansial? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Narasumber terdiri dari panitera pengadilan tinggi, hakim tindak pidana korupsi, dan jaksa. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan, bahwa praktik penanganan perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding melalui beberapa peroses. Pertama, Proses adminitrasi pengadilan, berjalan atau tidak pemeriksaan perkara sangat bergantung pada administrasi pengadilan. Apabila administrasi pengadilan tidak berjalan secara baik, maka akan berdampak pula pada kinerja hakim dalam menangani perkara. Kedua, pemeriksaan oleh majelis hakim dalam memeriksa perkara hanya berdasarkan berkas perkara yang diterima dari pengadilan negeri, dan dilakukan secara bergantian antar majelis hakim sebelum dilakukan musawarah untuk menentukan putusan yang akan dijatuhkan. Putusan hakim yang hanya melalui pemeriksaan berkas perkara dapat mengaburkan nilai keadilan yang sesungguhnya, dikarenakan tidak selalu berkas perkara memaparkan secara jelas fakta-fakta hukum yang terungkap serta alasan pembanding mengajukan banding. Saran dalam penelitian ini adalah hendaknya pengawasan Mahkamah Agung terhadap para pejabat di lingkungan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang lebih ditingkatkan, sehingga para pejabat pengadilan bekerja sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, karena berjalan atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada subsistem di dalam pengadilan yakni administrasi pengadilan dan hakim sebagai pemberi keadilan. Hendaknya keberadaan para Hakim Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) menekankan kinerja sebagai pemberi keadilan, bukan pelaksana undang undang.Sehingga dalam memeriksa perkara tidak terkungkung pada kebiasaan yang telah lama berjalan di dalam pengadilan sehingga mengaburkan nilai keadilan dalam putusannya. Kata kuci: Praktik Penanganan Perkara, Tindak Pidana Korupsi, Banding. ABSTRACT Case handling corruption crimes on the level of appeals not walk with a maximum of .Constraint was because the case handling process does not run according to the design were square cut , either in the process of adminstrasi court and on the process of examination by the tribunal judges as spearheads giver of justice. Problems, namely: how practical implementation and a matter of corruption in of appeals? if the appeal the ruling that only investigating docket, to subtansial justice? This study used normative juridical approach and empirical jurisdiction. Informants consisted of a bailiff high, judge of corruption, and the prosecutor. Data were collected by library research and field study. The data were analyzed qualitatively. Based on the results of research and discussion it can be concluded , that practices of case handling of criminal acts of corruption at the rate through several appeals process . First, the process of adminitrasi court, walking or no examination case relied heavily on the court administration. If the administration of the court does not run smoothly , it will be impacted on the performance of the judge in the cases of handle. Second, examination by the judge in case is in check only on the basis of the docket received from the district court , and undertaken in alternately between the judge in prior to musawarah to determine the award that will be dropped .Judicial decisions that only melaui examination docket may blur the value of the real justice, because not always docket clearly explained the facts law being revealed as well as the reason for comparison appeal . Advice in this research was let supervision the supreme court to the officials in the high court tanjung coral be improved, so that the court officials working based on the established rules, for walking or failure law enforcement dependent on subsystem on the court the administration court and judges to justice .Let the presence of the judge of corruption ( tipikor ) stressed performance to justice , not implementing the act .So that is in check matter is unbounded in a custom that is have long walks on the court so obscure value justice in his ruling. Keywords : Case management practices, of corruption, appeal.

Jenis Karya Akhir:	Tesis (Masters)
Subyek:	> KZ Law of Nations
Program Studi:	Fakultas Hukum > Magister Hukum S2
Pengguna Deposit:	9857314 . Digilib
Date Deposited:	28 Feb 2017 06:31
Terakhir diubah:	28 Feb 2017 06:31
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/25845

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir