WAHID NUR ROHMAN, 1216021111 (2017) KINERJA APARATUR PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH (APIP) DALAM PENGAWASAN TERHADAP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi Inspektorat Kota Bandar Lampung). FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, UNIVERSITAS LAMPUNG.
|
File PDF
ABSTRAK.pdf Download (12Kb) | Preview |
|
File PDF
SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (1505Kb) |
||
|
File PDF
SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1211Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
Kinerja Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kota Bandar Lampung merupakan hasil kerja atau prestasi kerja yang berhasil dicapai dari kegiatan pengawasan yang dilakukan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kota Bandar Lampung. Kegiatan pengawasan tersebut memiliki peran yang sangat penting untuk mengawal pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah agar tidak menyimpang dari aturan yang telah ditentukan. semakin efektif pengawasan yang dilakukan APIP, maka akan sedikit tindak penyelewengan di setiap SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung. Namun hingga saat ini masih sering terjadi kasus-kasus penyelewengan yang merugikan anggaran daerah, hal ini mengindikasikan bahwa pengawasan yang dilakukan APIP masih lemah. Penelitian ini ingin mendeskripsikan kinerja APIP dalam pengawasan terhadap SKPD di Kota Bandar Lampung guna menciptakan pemerintahan yang bersih dari tindak penyelewengan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, triangulasi data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja APIP dalam pengawasan terhadap SKPD belum optimal. Hal ini disebabkan karena masih terhadapat kasus yang menyebabkan kerugian daerah belum selesai ditangani, kemampuan dan pengetahuan kerja aparatur pengawas yang tidak sesuai dengan bidang pekerjaannya, belum memadainya untuk pelaksanaan diklat bagi seluruh aparatur pengawas, masih kurangnya inisiatif yang dilakukan oleh APIP, belum memadainya sarana mobilitas untuk melakukan pengawasan serta budaya kerja yang ada dilingkungan kerja APIP masi kurang disiplin kata kunci : Kinerja, Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Pengawasan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). THE WORK PERFORMANCE OF GOVERNMENT INTERNAL SUPERVISORY APPARATUS (APIP) IN SUPERVISING REGIONAL WORK UNITS (SKPD) IN THE GOVERNMENT OF BANDAR LAMPUNG (A Study In Bandar Lampung Inspectorate) The performance of Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) of Bandar Lampung is the result of work performance achieved from their supervisory activities of the regional work units (SKPD) in the Government of Bandar Lampung. The surveillance activities play a very important role to oversee the implementation of government administration and regional development in order to minimize deviation from the existing rules. The more effective the supervision is, the less corruption case will happen in every SKPD in the local government of Bandar Lampung. However, some frequent cases of fraud that is detrimental to the local budget remain unsolved, this indicates that the surveillance conducted by APIP is still weak. This research aims to describe the performance of APIP and oversight the sectors in the city of Bandar Lampung to create a clean governance from the acts of corruption. The method used in this research is descriptive method with qualitative approach. The data collection techniques were done through interview, observation and documentation. The data were analyzed using data reduction, data presentation, triangulation of data and conclusion. The results showed that the performance of APIP in the supervision of SKPD has not been optimalized yet. This was because some cases which caused the loss of regional income remain unsolved, the ability and knowledge of the supervisor personnel were not in accordance with the field work, the inadequate implementation of education and training for all supervisor personnel, the lack of initiative by APIP, the inadequate means of mobility to supervise and also the lack of work culture's discipline in the work environment of APIP. Keywords: performance, government internal supervisory apparatus (APIP), supervision, regional work units (SKPD)
Jenis Karya Akhir: | Skripsi |
---|---|
Subyek: | > H Social Sciences (General) |
Program Studi: | Fakultas ISIP > Prodi Ilmu Pemerintahan |
Pengguna Deposit: | 4002025 . Digilib |
Date Deposited: | 02 Mar 2017 07:34 |
Terakhir diubah: | 02 Mar 2017 07:34 |
URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/25931 |
Actions (login required)
Lihat Karya Akhir |