PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGGUNAAN ALAT TANGKAP IKAN ILLEGAL(Studi Pada Ditpolair Polda Lampung)

MUHAMMAD GIBRAN, 1212011212 (2017) PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGGUNAAN ALAT TANGKAP IKAN ILLEGAL(Studi Pada Ditpolair Polda Lampung). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (8Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (1987Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1754Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Pukat Hela menjadi masalah karena dampaknya pada lingkungan. Karena pukat hela menggunakan alat tangkap berat yang diletakkan di dasar laut, hal itu menyebabkan kehancuran ekosistem laut yaitu kerusakan terumbu karang yang merupakan habitat ikan dan juga merusak rumput laut. Demikian kita semua sadar bahwa setiap makhluk butuh waktu untuk berkembang biak. Inilah masalah utama dari pukat hela. Semua ikan (dewasa maupun kecil) terjaring oleh pukat hela karena ukuran lubang jalanya sangat kecil jika dibandingkan dengan jaring yang dipakai oleh nelayan tradisional. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris dan yuridis normatif dengan tipe penelitian analisis deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer data sekunder serta pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, studi dokumen dan wawancara. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data,seleksi data, klasifikasi data dan sistematika data. Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan cara analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana oleh Ditpolair Polda Lampung dalam menangani nelayan yang melakukan tindak pidana berupa penangkapan ikan secara illegal menggunakan pukat hela atau trawl tersebut. Tindak Pidana yang sering dilakukan oleh nelayan tersebut adalah tindak pidana berdasarkan Undang-undang no 45 tahun 2009 jo. Undang-undang no 31 tahun 2004 tentang Perikanan seperti : memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Adapun faktor penghambat yang dialami oleh Penyidik Ditpolair, Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut, dan penyidik pegawai negeri sipil Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana dibidang perikanan meliputi faktor undang-undang, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta kebudayaan. Penulis memberikan saran kepada Direktur Pol Air Polda Lampug, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dan Kepala Markas Komando Pangkalan Angkatan Laut agar dapat menambah jumlah Penyidik, serta dibuat nota kesepahaman antara Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut, Penyidik Dit Polair, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan agar didapat kesamaan persepsi penanganan tindak pidana dibidang perikanan. Guna memaksimalkan pelaksanaan penegakan hukum maka disarankan kepada Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut, Penyidik Dit Polair dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, agar dapat melakukan evaluasi secara bersama-sama serta mencari solusi pemecahan masalah yang seringkali dihadapi atas hal-hal yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum. Kata Kunci :Penegakan Hukum, Tindak Pidana Perikanan, Penyidikan.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	> KZ Law of Nations
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	9207994 . Digilib
Date Deposited:	04 Mar 2017 03:45
Terakhir diubah:	04 Mar 2017 03:45
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/25965

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir