ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN SERTIFIKAT TANAH (Studi Putusan Nomor: 1046/Pid.B/2014/PN.Tjk)

Dewi , Prestasia (2017) ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN SERTIFIKAT TANAH (Studi Putusan Nomor: 1046/Pid.B/2014/PN.Tjk). Other thesis, Universitas Lampung.

[img]
Preview
 File PDF
ABSTRAK (INDONESIA & INGGRIS).pdf
Download (11Kb) | Preview
[img] File PDF
TESIS FULL.pdf
Restricted to Hanya staf
Download (3501Kb) | Minta salinan
[img]
Preview
 File PDF
TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf
Download (3385Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Pelaku tindak pidana penggelapan seharusnya dipidana sesuai ketentuan Pasal 372 KUHP, dengan ancaman pidana paling lama empat tahun penjara. Issu hukum dalam Putusan Nomor: 1046/Pid.B/2014/ PN.TJK adalah Majelis Hakim memutus Terdakwa dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Permasalahan penelitian adalah bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum tindak pidana penggelapan sertifikat tanah dan bagaimanakah akibat hukum putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan sertifikat tanah? Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan selanjutnya diambil simpulan. Hasil penelitian menunjukkan: Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum tindak pidana penggelapan sertifikat tanah adalah terdiri dari pertimbangan yuridis, yaitu hakim mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 372 KUHP yang didakwakan tidak terpenuhi. Pertimbangan filosofis, hakim mempertimbangkan bahwa putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki diri terdakwa agar tidak melakukan kesalahan yang serupa jika menjalin hubungan keperdataan dengan pihak lain. Pertimbangan sosiologis, hakim secara mempertimbangkan latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang dijatuhkan telah sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Akibat hukum putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan sertifikat tanah ditinjau dari kekuatan hukumnya adalah putusan hakim tersebut memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat, sedangkan ditinjau dari hak terdakwa adalah terdakwa berhak mendapatkan rehabilitasi dalam hal mengembalikan kemampuan, kedudukan, harkat serta martabat terdakwa. Saran penelitian ini adalah: Hendaknya hakim yang menangani tindak pidana penggelapan oleh terdakwa yang lebih dari satu orang mempertimbangkan cara pelaku dalam melakukan tindak pidana dan mempertimbangkan rasa keadilan dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan. Kata Kunci: Dasar Pertimbangan, Putusan Lepas, Wanprestasi ABSTRACT Perpetrators of criminal acts should be convicted of criminal evasion pursuant to Article 372 of Criminal Code, with a maximum penalty of four years in prison. Legal issues in the Decision No. 1046 / Pid.B / 2014 / PN.TJK is the Panel of Judges Accused by a decision free from any lawsuits. The research problem is how the consideration of judges in imposing the verdict free from any criminal offenses of embezzlement lawsuits certificates of land and how the legal consequences of the verdict off all lawsuits against the perpetrators of criminal acts of embezzlement of land titles? The research approach used juridical normative and empirical jurisdiction. The data collection is done through library research and field study. The data were analyzed qualitatively and subsequently drawn conclusions. The results showed: Basic consideration of the judge in imposing a decision free from any criminal offenses of embezzlement lawsuits land certificate is comprised of a juridical considerations, namely the judge to consider the elements of Article 372 Criminal Code indicted are not met. Philosophical consideration, the judge considered that the verdict free from all legal charges imposed on the defendant is an effort to improve the defendant from committing the same mistakes if civil relations with other parties. Sociological considerations, judges consider the social background of the accused and noticed that the verdict free from all legal charges imposed in accordance with the facts of the trial. The legal consequences verdict free from any legal action against the perpetrators of the crime of misappropriation of land certificates in terms of legal force is the judge's decision has binding legal force and binding, whereas in terms of the rights of the accused is the defendant entitled to rehabilitation in terms of restore capabilities, status, dignity and the dignity of the accused Suggestion of this research is: Should judges handling criminal acts of embezzlement by the defendants that more than one person to consider how the perpetrator in committing a crime and consider the sense of justice in the verdict against perpetrators of the crime of embezzlement. Keywords: Basic Considerations, Free From Any Criminal Offenses, Default

Jenis Karya Akhir: Tesis (Other)
Subyek: 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi: Fakultas Hukum > Magister Hukum S2
Pengguna Deposit: 2404798 . Digilib
Date Deposited: 31 Jul 2023 02:49
Terakhir diubah: 31 Jul 2023 02:49
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/25968

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir Lihat Karya Akhir
Digital Library is powered by EPrints 3 which is developed by the School of Electronics and Computer Science at the University of Southampton. More information and software credits.