PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PASCA DIBERLAKUKANNYA PERATURAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL

Idwin Saputra, 1522011100 (2017) PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PASCA DIBERLAKUKANNYA PERATURAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL. Masters thesis, Universitas Lampung.

Preview	File PDF ABSTRAK (INDONESIA & INGGRIS).pdf Download (13Kb) | Preview
	File PDF TESIS FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (3370Kb)
Preview	File PDF TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (3237Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

ABSTRAK Pemberlakuan peraturan perundang-undangan idealnya relevan dan sinergi dengan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagai kejahatan luar biasa, tetapi pemberlakukan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional berpotensi menghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Permasalahan penelitian: Bagaimanakah perspektif penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi pasca diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 dan bagaimanakah implikasi Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia? Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan, Narasumber terdiri dari Kepala Seksi Perdata dan Hukum Tata Usaha Negara dan Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Way Kanan serta Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung . Data dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh simpulan. Hasil penelitian menunjukkan: Perspektif penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi pasca diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 menunjukkan adanya potensi intervensi oleh pemerintah atas proses penegakan hukum dan kekuasaan kehakiman, karena proses penegakan hukum atas dugaan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional menjadi tertunda karena harus menunggu dan mendahulukan proses administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi pemerintahan. Implikasi hukum pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 terhadap penegakan hukum atas tindak pidana korupsi adalah tidak efektif tidak relevan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Selain itu tidak sesuai dengan semangat pemberantasan korupsi sebagai extra ordinary crime/white collar crime yang memerlukan upaya penegakan hukum pidana secara luar biasa pula. Pemerintah disarankan untuk melakukan revisi atas pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016. Sedangkan bagi aparat penegak hukum disarankan untuk melaksanakan penegakan hukum dengan menjunjung tinggi asas kesamaan warga negara di depan hukum Kata Kunci: Penegakan Hukum, Korupsi, Proyek Strategis ABSTRACT Enforcement of legislation relevant ideally be aligned with efforts to combat corruption, as an extraordinary crime, but the imposition of Presidential Decree No. 3 of 2016 on Accelerating the Implementation of the National Strategic Project has the potential to impede law enforcement against corruption. The research problem: How does the perspective of law enforcement against perpetrators of corruption after the enactment of the Presidential Decree No. 3 of 2016 and how the implications of Presidential Decree No. 3 of 2016 on the eradication of corruption in Indonesia? The approach used in this study is normative and empirical jurisdiction. The data collection is done through library research and field studies, Resource consists of Head of Section for Civil and State Administrative Law and Section Head of Intelligence at the State Attorney and the Right Way Academics Faculty of Law, University of Lampung. Data were analyzed qualitatively to obtain conclusions. The results showed: Perspectives law enforcement against perpetrators of corruption after the enactment of the Presidential Decree No. 3 of 2016 suggest the potential for intervention by the government on the law enforcement and judicial authorities for law enforcement agencies on allegations of misconduct or abuse of authority in the implementation of projects of the National Strategic become delayed because of having to wait and put the administrative process in accordance with the provisions of the legislation in the field of public administration. The legal implications of the Regulation of President Number 3 of 2016 against law enforcement on corruption is not effectively irrelevant to the principle of justice that is simple, fast and inexpensive. In addition to the spirit of fighting corruption as extraordinary crime / white collar crime that requires a criminal law enforcement efforts are also remarkable. The government is advised to do a revision of the implementation of Presidential Decree No. 3 of 2016. As for the law enforcement officers are advised to carry out law enforcement to uphold the similarity of citizens before the law Keywords: Law Enforcement, Corruption, Strategic Projects

Jenis Karya Akhir:	Tesis (Masters)
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	Fakultas Hukum > Magister Hukum S2
Pengguna Deposit:	7224995 . Digilib
Date Deposited:	23 May 2022 07:30
Terakhir diubah:	23 May 2022 07:30
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/25973

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir