PERAN DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA METRO DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

ELVIN CHAEDAR ALWASILLAH, 1012011028 (2017) PERAN DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA METRO DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (13Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (1028Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (889Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial harus ditempuh dengan cara yang baik dalam rangka memperbaiki hubungan kerja sama antara buruh dan pengusaha, dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Permasalahan penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah peran Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Metro dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial? 2) Apakah faktorfaktor penghambat peran Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Metro dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pengumpulan data dengan studi lapangan dan studi pustaka. Pengolahan data meliputi seleksi, klasifikasi dan penyusunan data. Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Peran Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Metro dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial dilaksanakan melalui proses mediasi oleh mediator melalui tahap pra mediasi dan tahap mediasi. Pada tahap pra mediasi, mediator mengumpulkan informasi latar belakang dan fakta perselisihan, isu-isu yang menonjol, karakter perorangan dari pihak-pihak yang berselisih. Pada tahap mediasi, mediator melaksanakan mediasi sesuai dengan kapasitasnya sebagai perantara yang profesional, netral dan tidak berpihak kepada kepentingan salah satu pihak yang terlibat dalam perselisihan hubungan industrial. (2) Faktor-faktor yang menghambat peran Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Metro dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah: a). Kurangnya pengetahuan para pihak tentang mekanisme dan tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial. b)Karakter personal para pihak yang berselisih tidak mendukung implementasi mediasi c) Salah satu pihak mengundurkan diri dari proses mediasi yang sedang berlangsung d) Belum adanya ruangan khusus untuk pelaksanaan mediasi di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Metro Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Mediator hendaknya terus meningkatkan profesionalisme dan kapasitas sebagai pelaksana proses mediasi dengan cara terus mengasah potensi dengan mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan (2) Para pihak yang terlibat dalam perselisihan industrial hendaknya memberikan data dan informasi secara lengkap dan akurat kepada mediator. Kata Kunci: Peran, Perselisihan, Hubungan Industrial ROLE OF SOCIAL SERVICE, LABOR AND COMMUNITY EMPOWERMENT METRO CITY DEPARTMENT IN INDUSTRIAL RELATIONS DISPUTES SETTLEMENT Efforts resolution of industrial disputes should be pursued in a good way in order to improve cooperation between workers and employers, the legal basis of Law No. 2 of 2004 concerning Industrial Relations Dispute Settlement. The problems of this research are: 1) What is the role of Social Service, Labor and Community Empowerment Metro City in a labor dispute resolution? 2) What are the factors inhibiting the role of Social Service, Labor and Community Empowerment Metro City in a labor dispute resolution? This study uses normative and empirical approach. The collection of data with field studies and literature. Data processing includes the selection, classification and compilation of data. Data analysis was carried out by juridical qualitative. The results showed: (1) The Role of Social Service, Labor and Community Empowerment Metro City in a labor dispute resolution through mediation conducted by a mediator through stage pre-mediation and the mediation session. At the stage of pre-mediation, the mediator gather background information and facts disputes, issues that stand out, the individual character of the parties to the dispute. At this stage of the mediation, the mediator carry out mediation in accordance with professional capacity as a neutral and does not favor the interests of one of the parties involved in industrial disputes. (2) Factors that inhibit the role of Social Service, Labor and Community Empowerment Metro City in a labor dispute resolution are: a). Lack of knowledge of the mechanisms and procedures for the settlement of industrial disputes. b) the personal character of the parties involved do not support the implementation of the mediation c) One of the parties withdrew from the mediation process is ongoing d) The absence of a special room for the implementation of mediation in the Department of Social Welfare, Labour and Community Empowerment Metro City. Suggestions in this study are: (1) The mediator should continue to improve the professionalism and capacity as executor of the mediation process by continuing to hone the potential to follow a variety of education and training (2) The parties involved in industrial disputes should provide data and information is complete and accurate the mediator. Keywords: Role, Disputes, Industrial Relations

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	> KZ Law of Nations
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	1585790 . Digilib
Date Deposited:	07 Mar 2017 03:49
Terakhir diubah:	07 Mar 2017 03:49
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/25992

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir