PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (Studi Pembangunan Zona Integritas BPMPPT Kabupaten Lampung Tengah)

Arinta Fitriani Agnes, 1316041009 (2017) PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (Studi Pembangunan Zona Integritas BPMPPT Kabupaten Lampung Tengah). FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, UNIVERSITAS LAMPUNG.

[img]
Preview
Text
ABSTRAK.pdf

Download (9Kb) | Preview
[img] Text
SKRIPSI FULL.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2259Kb)
[img]
Preview
Text
SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf

Download (2057Kb) | Preview

Abstrak

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang dapat menyebabkan kerugian perekonomian negara. Orientasi kepada kepentingan pribadi membuat birokrasi di Indonesia menjadi semakin tidak responsif dan tidak sensitif terhadap kepentingan masyarakatnya. Pembangunan Zona Integritas merupakan suatu kebijakan yang dirancang oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dalam rangka terciptanya terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dan terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik. Penelitian ini dilakukan di BPMPPT Lampung Tengah serta beberapa instansi terkait baik dari Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah, Ombudsman RI Perwakilan Lampung serta dari pihak masyarakat Kabupaten Lampung Tengah. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis proses pembangunan Zona Integritas di BPMPPT Lampung Tengah serta menemukan kendala yang dihadapi oleh BPMPPT Kabupaten Lampung Tengah. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa pelaksanaan pada BPMPPT Lampung Tengah masih pada menuju tahap pencanangan Zona Integritas. Dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas tergolong masih kurang optimal, dimana penyaluran komunikasi yang belum merata, belum adanya tindak nyata pihak eksternal serta minim fasilitas. Adapun kendala yang dihadapi berupa belum adanya situs resmi BPMPPT, minim pengetahuan implementator serta prosedur pelaksanaan kebijakan. Hal ini perlunya perbaikan dari segi penguatan koordinasi, pendalaman konsep serta teknis kebijakan, intensitas sosialisasi serta perbaikan internal instansi dalam melaksanakan pembangunan Zona Integritas. Kata kunci: Korupsi, Pelayanan Publik, Pembangunan Zona Integritas CONSTRUCTION ZONE INTEGRITY TOWARDS THE REGION FREE OF CORRUPTION AND BUREAUCRATIC AREAS CLEAN SERVING (The Study of The Development Zone's Integrity BPMPPT Central Lampung District) Corruption is a crime that can lead to tremendous losses to the economy of the country. Orientation to self-interest make the bureaucracy in Indonesia become increasingly unresponsive and insensitive to the interests of people. Construction of the Zone's integrity is a policy designed by the ministry for administrative reform of the state apparatus and the bureaucracy of the Republic Indonesia in order to materialize the creation of a Government that is clean and free of corruption and the attainment of improved quality public services. This research was conducted in BPMPPT of Central Lampung as well as some relevant agencies from both the Inspectorate of Central Lampung, Ombudsman RI of Lampung and public of Central Lampung. The purpose of this research was to analyze the process of development Zone Integrity in BPMPPT of Central Lampung as well as finding obstacles faced by BPMPPT of Central Lampung. The methods used in this research was the qualitative approach. Data collection techniques used are observation, interview and documentation. Results and discussion shows that the development Zone Integrity in BPMPPT of Central Lampung is at the stage of the groundbreaking Zone Integrity. Implementation of development Zone Integrity still belongs to less than optimal, where the distribution of communication that has not been evenly distributed, the existence yet of real follow-up external and minim facilities. As for the obstacles faced in the form of the procedur, with the exception of the absence an official website as well as the lack of knowledge implementator. This is need improvements in terms of strengthening the coordination, the intensity of the internal improvements as well as socialization agencies in carrying out the construction of the Zone's integrity. Keywords: Corruption, Public Service, Construction Zone Integrity

Tipe Karya Ilmiah: Skripsi
Subyek: H Ilmu Sosial = Social Sciences
Program Studi: Fakultas ISIP > Prodi Administrasi negara
Depositing User: 2045087 . Digilib
Date Deposited: 20 Mar 2017 02:05
Last Modified: 20 Mar 2017 02:05
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/26082

Actions (login required)

View Item View Item