KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP RETRIBUSI PELAYANAN KAPAL DI PELABUHAN PETI KEMAS PELINDO II CABANG PANJANG

DIMAS RILO ANDRIANTO, 1212011097 (2017) KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP RETRIBUSI PELAYANAN KAPAL DI PELABUHAN PETI KEMAS PELINDO II CABANG PANJANG. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

[img]
Preview
Text
ABSTRAK.pdf

Download (12Kb) | Preview
[img] Text
SKRIPSI FULL.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1076Kb)
[img]
Preview
Text
SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf

Download (903Kb) | Preview

Abstrak

Provinsi Lampung sebagai salah satu daerah yang memiliki pelabuhan kapal dan mengenakan retribusi pelayanan terhadap kapal-kapal yang berlabuh atau bongkar muat di wilayah pemerintahannya melalui Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kepelabuhan yang bertujuan untuk mengatur pelayanan kepelabuhan, termasuk di dalamnya penarikan retribusi kapal. Permasalahan: Bagaimanakah kewenangan pemerintah daerah dalam pemungutan retribusi pelayanan kapal di Pelabuhan Peti kemas Pelindo II Cabang Panjang dan faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam penyelenggaraan retribusi pelayanan kapal di Pelabuhan Peti Kemas Pelindo II Cabang Panjang? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan, data dianalisis secara kualitatif guna mempeoleh kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan: Kewenangan pemerintah daerah dalam pemungutan retribusi pelayanan kapal di Pelabuhan Peti kemas Pelindo II Cabang Panjang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kepelabuhan, bahwa kewenangan daerah provinsi di wilayah laut adalah kewenangan untuk mengelola sumber daya laut yang ada di wilayahnya dan pengaturan administratif pengaturan dalam bentuk pemungutan retribusi sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Faktor-faktor penghambat dalam penyelenggaraan retribusi pelayanan kapal di Pelabuhan Peti Kemas Pelindo II Cabang Panjang terdiri dari: adanya Pengaturan Kepelabuhan yang Tidak Harmonis dan adanya Tarik Menarik Kepentingan Antar Instansi dalam Pengelolaan Pelabuhan yang multi sektoral. Saran dalam penelitian ini adalah: Perlu dilihat kembali kewenangan dan legal standing Pemerintah Daerah Provinsi dan Kota Bandar Lampung dalam hal penarikan retribusi sesuai dengan peraturan Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi, serta Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Dalam menyikapi aturan mengenai pengelolaan pelabuhan, semua pihak hendaknya memandang kewenangan di wilayah laut sebagai sebagai manajemen pelabuhan yang mencakup keselamatan lalu lintas pelayaran, sistem navigasi dan persandian, perijinan bagi kapal yang akan berlabuh atau berlayar, administrasi bongkar muat, dan sebagainya. Saran: Kewenangan, Retribusi, Pelayanan Kapal LOCAL GOVERNMENT AUTHORITY TO LEVY SERVICE SHIP CONTAINER PORT PELINDO II BRANCH OF PANJANG Lampung Province as one of the areas that have the boat harbor and a local tax services to ships that dock or loading and unloading in the government through the Provincial Regulation Lampung No. 9 of 2015 on the Implementation of the port which aims to regulate the services of port, including the withdrawal of levy ship. Problem: How do local authorities in the levy charged for services Container ship at the Port of Pelindo II Branch of Panjang and what factors that become an obstacle in the implementation of service levies Container ship in the port of Pelindo II Branch of Panjang? This study uses the approach of juridical normative and empirical. Data collection procedures performed with the literature study and field study, data were analyzed qualitatively to mempeoleh conclusion. The results showed: The authority of local governments to levy charged for the service of the vessel at the Port Container port of Pelindo II Branch of Panjang conducted by Provincial Regulation Lampung No. 9 of 2015 on the Implementation of the port, that the authority of the provinces in the sea area is the authority to manage marine resources in their area and setting administrative arrangement in the form of fee collection as a source of regional revenue. Inhibiting factors in the operation of ships in service levies Container Port Pelindo II Long Branch consists of: the setting of port are not harmonic and the Inter-Agency Pull Attractive interest in the management of the Port of multisectoral. Suggestions in this study are: Need for review on authority and legal standing of local government of Lampung Province and Bandar Lampung City in retribution procurement based on Tax and Retribution Act and Local Governance Act. In addressing the rules regarding the management of ports, all parties should look to the authority in the sea area as a management port that includes shipping traffic safety, navigation systems and coding, permits for the ship to be docked or sailing, administration of loading and unloading, and so forth. Suggestion: Authority, Levy, Boat Services

Tipe Karya Ilmiah: Skripsi
Subyek: J Political Science > JS Local government Municipal government
Program Studi: Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Prodi Ilmu Hukum S1
Depositing User: 5321778 . Digilib
Date Deposited: 17 Apr 2017 06:34
Last Modified: 17 Apr 2017 06:34
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/26249

Actions (login required)

View Item View Item