PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) (Studi Pada Polda Lampung)

RIA SAFITRI , 1312011274 (2017) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) (Studi Pada Polda Lampung). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (10Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (1464Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1276Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk Negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Pajak dipandang sangat penting di dalam Negara karena pajak meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki peran yang strategis dan signifikan dalam penerimaan Negara dalam sektor perpajakan, sangat disayangkan dalam potensi pemasukan dari pajak yang dimiliki Indonesia belum biasa dimanfaatkan dengan baik bagi kesejahteraan Bangsa dan Negara. Karena banyak masyarakat yang melakukan penggelapan pajak pertambahan nilai (PPN), para pelaku melanggar aturan dan norma-norma hukum yang berlaku. Berdasarkan hal-hal tersebut maka dirumuskan permasalahan hukum mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan pajak pertambahan nilai (PPN) dan faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan pajak pertambahan nilai (PPN). Untuk membahas kedua permasalahan tersebut, penulis melakukan penelitian dengan dua pendekatan.Pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Metode pengambilan sempel yang digunakan adalah purposive sampling, dengan satu (1) orang Polisi Polda Bandar Lampung, satu (1) orang Jaksa Kejaksaan Tinggi Lampung, satu (1) orang Pejabat Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung, dan satu (1) orang Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data yang diperoleh dikelola dengan menggunakan metode induktif yaitu dengan melakukan editing, klarifikasi dan sistematika data. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan pajak pertambahan nilai (PPN) dilakukan sesuai dengan aturan hukum pidana yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dikenakan Pasal 372 KUHP. Tetapi karena dalam Pasal 372 KUHP untuk ancaman pidananya ringan dan di dalam kasus terdapat asas lex specialis derogat legi generalis maka aparat kepolisian juga menggunakan Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, karena untuk permasalahan sudah mampu menjerat pelaku dan memberikan efek jera pada pelaku. Faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan pajak pertambahan nilai (PPN) yaitu (a) faktor hukumnya sendiri yang dalam hal ini Undang-undang yang hukumannya ringan dan tidak menimbulkan efek jera sehingga masih banyak oknum-oknum yang ingin memanfaatkan keadaan yang ada, (b) sarana dan fasilitas yang belum sepenuhnya memadai seperti anggaran yang terkadang tidak mencukupi, (c) masyarakat yang masih kurang paham pentingnya pajak, dan banyak masyarakat yang melakukan penggelapan pajak. Penulis menyarankan bagi aparat penegak hukum khusunya upaya kepolisian untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memberikan bimbingan kepada masyarakat dan perlu meningkatkan pemahaman dan kinerja dikalangan aparat penegak hukum dalam mencegah tindak pidana penggelapan pajak pertambahan nilai. Aparat penegak hukum dan instansi terkait hendaknya menyelenggarakan penyuluhan kepada masyarakat sebagai wajib pajak juga pada pengusaha kena pajak agar situasi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana penggelapan dibidang pajak mengenai kerugian Negara dapat dikembalikan seperti semula namun tidak menghilangkan unsur pidananya agar memberi efek jera baik kepada wajib pajak yang bersangkutan maupun kepada wajib pajak lainnya dan harus ada upaya-upaya lain untuk pencegahan kejahatan dibidang perpajakan. Keyword : Pajak Pertambahan Nilai, Penegakan Hukum Pidana, Tindak Pidana Penggelapan

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	> KZ Law of Nations
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	4282197 . Digilib
Date Deposited:	20 Apr 2017 03:16
Terakhir diubah:	20 Apr 2017 03:16
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/26270

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir