PERLINDUNGAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP KAWASAN REKLAMASI PANTAI TELUK LAMPUNG DI KECAMATAN BUMI WARAS KOTA BANDAR LAMPUNG

Namuri Jaya Negara, 1312011229 (2017) PERLINDUNGAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP KAWASAN REKLAMASI PANTAI TELUK LAMPUNG DI KECAMATAN BUMI WARAS KOTA BANDAR LAMPUNG. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (72Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (1262Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1075Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Pelaksanaan reklamasi pantai pada kawasan Teluk Lampung di Kecamatan Bumi Waras yang dimulai pada tahun 2003 dilakukan sejalan dengan Program Pemerintah Daerah. Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan pasal 11 bahwa urusan pemerintah konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintah wajib dan urusan pemerintah pilihan yang artinya telah terjadi peralihan kewenangan yang semula ada di Kota/ Kabupaten menjadi kewenangan Provinsi, namun dalam pelaksanaannya Pemerintah Kota Bandar Lampung yang memberikan izin reklamasi. Di dalam hal ini pemerintah Kota telah menyalahi aturan, sehingga proyek reklamasi sementara diberhentikan dan menjadi terbengkalai yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan sekitar kawasan reklamasi pantai Teluk Lampung di Kecamatan Bumi Waras. Permasalahan dalam penelitian ini adalah; 1. Bagaimanakah perlindungan hukum lingkungan kawasan reklamasi pantai teluk Lampung di Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung ? 2. Apa saja faktor yang menjadi hambatan dalam perlindungan hukum lingkungan kawasan reklamasi pantai teluk Lampung di Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung ? Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1. Perlindungan hukum lingkungan terhadap kawasan reklamasi pantai Teluk Lampung di Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung adalah a. Pemerintah Provinsi Lampung menghentikan kegiatan reklamasi pantai bagi perusahaan yang tidak memiliki Izin Amdal, b. Pemerintah Provinsi Lampung berhak menuntut ganti rugi kepada perusahaan atas kerusakan yang ditimbulkan akibat Reklamasi Pantai. c. Penanggulangan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung Dalam menangani dampak Reklamasi, d. Melakukan sosialisasi terhadap masyarakat setempat. 2. Faktor- faktor penghambat dalam perlindungan hukum lingkungan kawasan reklamasi pantai teluk Lampung di Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung dibagi menjadi 2 (dua) faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Agar perlindungan hukum lingkungan kawasan reklamasi pantai teluk Lampung di Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung dapat terlaksana diharapkan para Aparat (Pemerintah) melakukan prosedur pemberian izin kegiatan reklamasi pantai kepada pelaku usaha sesuai dengan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kata Kunci : Reklamasi Pantai, Perlindungan Lingkungan, Kerusakan Lingkungan. ENVIRONMENTAL LAW PROTECTION AGAINST COASTAL RECLAMATION IN LAMPUNG BAY AREA IN BUMI WARAS SUB-DISTRICT BANDAR LAMPUNG The implementation of coastal reclamation in Lampung Bay area in Bumi Waras sub-district which started in 2003 was conducted in line with the programs of Local Government. Based on Article 11 of Law Number 23/2014 concerning Regional Government that the concurrent government's affairs which become regional authority consists of the government's obligatory affairs and government's affairs of choice which means there has been a transition of authority that originally existed in the City/ Regency become the authority of the Province, but in the implementation, the government of Bandar Lampung that gives the permit for reclamation. In this case the city government has violated the rules, so the temporary reclamation project is dismissed and neglected causing environmental damage around the reclamation area of Lampung Bay in Bumi Waras sub-district. The problems in this research are formulated as follows; 1. What is the protection of environmental law in Lampung Bay Coastal Reclamation Area in Bumi Waras sub-district, Bandar Lampung City? 2. What are the inhibiting factors in the protection of environmental law of coastal reclamation area of Lampung Bay in Bumi Waras sub-district, Bandar Lampung City? The method used in this research were normative and empirical approaches. The data sources in this study consisted of primary data and secondary data, and were analyzed with descriptive qualitative. The results showed that; 1. The protection of environmental law to coastal reclamation area of Lampung Bay in sub-District of Bumi Waras Bandar Lampung City are as follows: a). The government of Lampung has stopped the coastal reclamation activities for companies with no Environmental Impact Analysis (Amdal) Permit, b). The Government of Lampung has the right to claim for compensation to the companies for damages caused by the reclamation, c). The government of Lampung conducted a countermeasure to overcome the impact of the reclamation, d). Conducting socialization to the local community. 2. The inhibiting factors in the protection of environmental law in Lampung Bay reclamation area in Bumi Waras sub-district Bandar Lampung has been divided into 2 (two) factors, namely internal and external factors. In order to protect the environmental law of Lampung Bay Coastal Reclamation Area in Bumi Waras Sub-district of Bandar Lampung, it is expected that the government must follow the rules in accordance with the authority and the procedure in granting the license for coastal reclamation activity to the business actors as regulated under Law Number 32/2009 on Protection and Environmental Management and Law No. 23/2014 on Regional Government. Keywords: Coastal Reclamation, Environmental Protection, Environmental Damage.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	> KZ Law of Nations
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	4636691 . Digilib
Date Deposited:	21 Apr 2017 01:46
Terakhir diubah:	21 Apr 2017 01:46
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/26317

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir