ANALISIS PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL ASING DI PROVINSI LAMPUNG

ADHA ARAFAT KAUSAR, 1342011006 (2017) ANALISIS PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL ASING DI PROVINSI LAMPUNG. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (8Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (1621Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1003Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Pelaksanaan penanaman modal asing di Indonesia bertujuan untuk menjadi penambah dan pelengkap sektor-sektor usaha dan industri yang belum dapat dimaksimalkan oleh pihak swasta nasional, baik karena alasan teknologi, manajemen, maupun alasan permodalan. Sebagai upaya mempertahankan kestabilan ekonomi nasional, Indonesia harus melakukan pemerataaan ekonomi dengan cara mengembangkan berbagai aspek yang bertujuan menarik investor terutama investor asing untuk menanam modal di daerah yang memiliki potensi sebagai objek penanaman modal. Penelitian ini mengkaji mengenai syarat dan prosedur penanaman modal asing, hak dan kewajiban penanam modal asing, serta kendala penanam modal asing di Provinsi Lampung. Penelitian ini adalah penelitian normatif empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi pustaka. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, rekonstruksi data dan sistematika data. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinas yang berwenang mengatur syarat dan prosedur pelaksanaan penanaman modal asing di Provinsi Lampung ialah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) dengan mengacu pada peraturan KK BPM PPT. Sementara itu, hak dan kewajiban penanam modal asing tertera dalam BAB IX Pasal 14 dan Pasal 15 UUPM. Adapun kendala yang dialami oleh investor asing dalam menanamkan modalnya di Provinsi Lampung meliputi birokrasi yang kurang efektif dan efisien, rendahnya jaminan keamanan atas penanaman modal dan perlindungan hukum, sumber daya manusia dan permasalahan kebijakan ketenagakerjaan, serta buruknya infrastruktur dan listrik di Provinsi Lampung. Kata Kunci: Pelaksanaan, Penanaman Modal Asing, DPM PTSP Provinsi Lampung

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	> KZ Law of Nations
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	24216825 . Digilib
Date Deposited:	25 Apr 2017 08:03
Terakhir diubah:	25 Apr 2017 08:03
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/26374

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir