IMPLEMENTASI HAK SUBROGASI DALAM SENGKETA HUKUM ASURANSI PENGANGKUTAN LAUT (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.640/Pdt.G/2014/PN.Sby)

MAHARANI RAHADYAN PUTRI, 1312011187 (2017) IMPLEMENTASI HAK SUBROGASI DALAM SENGKETA HUKUM ASURANSI PENGANGKUTAN LAUT (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.640/Pdt.G/2014/PN.Sby). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (84Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (2388Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (2125Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Kerugian dalam asuransi pengangkutan laut bukan hanya ditimbulkan dari pihak tertanggung saja, namun bisa juga ditimbulkan dari pihak ketiga. Hak untuk menuntut ganti kerugian oleh penanggung kepada pihak ketiga disebut juga dengan hak subrogasi. Salah satu putusan pengadilan yang menjelaskan sengketa hukum asuransi pengangkutan laut mengenai tuntutan hak subrogasi yaitu Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.640/Pdt.G/2014/PN.Sby. Putusan ini diajukan oleh PT Asuransi Axa Indonesia untuk menggugat PT Pelayaran Surya Bintang Timur yang tidak mau membayar ganti kerugian atas hak subrogasi yang dimiliki oleh PT Asuransi Axa Indonesia. Beberapa masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu ketentuan yang melatarbelakangi timbulnya hak subrogasi di dalam hukum asuransi dan implementasi hak subrogasi dalam sengketa hukum asuransi pengangkutan laut berdasarkan Putusan No.640/Pdt.G/2014/PN.Sby. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan tipe penelitiannya adalah tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan studi kasus hukum. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan cara editing, klasifikasi data, dan sistematisasi data. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa ketentuan yang melatarbelakangi timbulnya hak subrogasi di dalam hukum asuransi yaitu ketentuan menurut Undang-Undang (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) dan ketentuan menurut Perjanjian (Perjanjian Pengangkutan Laut dan Perjanjian Asuransi Pengangkutan). Dengan ketentuan ini, maka penanggung mempunyai dasar alasan untuk dapat melaksanakan hak subrogasi yang dinyatakan dalam polis asuransi. Implementasi hak subrogasi dalam sengketa hukum asuransi pengangkutan laut berdasarkan Putusan No.640/Pdt.G/2014/PN.Sby terdapat pada pertimbangan hakim dan pemberian putusan oleh Majelis Hakim. Berdasarkan pertimbangan hakim antara lain mengenai keabsahan perjanjian pengangkutan laut, keabsahan perjanjian asuransi pengangkutan, dan keabsahan surat pernyataan pelimpahan hak subrogasi, maka Majelis Hakim memberikan putusan yang isinya membuktikan bahwa perjanjian pengangkutan laut, perjanjian asuransi pengangkutan, dan surat pelimpahan hak subrogasi dalam putusan sah menurut hukum. Dengan demikian, implementasi hak subrogasi dalam Putusan No.640/Pdt.G/2014/PN.Sby sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akibatnya PT Pelayaran Surya Bintang Timur sebagai tergugat wajib membayar ganti kerugian atas hak subrogasi kepada PT Asuransi Axa Indonesia sebagai penggugat. Kata Kunci: Hak Subrogasi, Sengketa Hukum, Asuransi Pengangkutan Laut

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	> KZ Law of Nations
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	71373450 . Digilib
Date Deposited:	28 Apr 2017 04:24
Terakhir diubah:	28 Apr 2017 04:24
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/26423

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir