TAFSIR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PASAL 18 UUD 1945

AFRINTINA, 1312011013 (2017) TAFSIR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PASAL 18 UUD 1945. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (75Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (1880Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1266Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menguraikan tafsir putusan Mahkamah Konstitusi atau yang sering disebut dengan MK terhadap Pasal 18 UUD 1945. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah normatif yuridis dengan analisis interpretasi dan konstruksi hukum sehingga menghasilkan argumentasi hukum melalui penalaran hukum logis dan sitematis. Hasil penelitian terhadap 40 putusan MK menunjukkan bahwa MK memberi jelas ketentuan yang terdapat dalam konstitusi, MK konsisten memutus Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kesatuan, frasa dipilih secara demokratis merupakan kewenangan pembentuk undang-undang, MK memberikan pembeda dalam pemberian nama antara daerah istimewa dan daerah khusus, dan MK menjelaskan bahwa UUD 1945 menegasikan untuk negara berkewajiban mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kata Kunci: Tafsir, Putusan MK, Pasal 18 UUD 1945 INTERPRETATION CONSTITUTIONAL COURT RULING TO ARTICLE 18 UUD 1945 This thesis aims to elaborate interpretation of the Constitutional Court which is often called as the Constitutional Court on Article 18 of the 1945 Constitution. The method that used to answer these questions is normative juridical with the analysis of interpretation and legal construction so as to produce legal arguments through legal reasoning logically and systematically. The study, of 40 rulings of the Court shows that the Court makes it clear about provisions that contain in the Constitution, the Court has consistently declared the Unitary Republic of Indonesia is a unitary state, the phrase elected democratically is the authority of the legislators, the Court had distinguish is naming the special regions and special areas, and the Court explained that the 1945 negated the state is obliged to recognize and respect indigenous people and their traditional rights as long as it’s still alive and in accordance with the development of society and the principles of the Unitary Republic of Indonesia. Keywords: Interpretation, the Constitutional Court ruling, Article 18 1945 Constitution.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	> KZ Law of Nations
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	63270251 . Digilib
Date Deposited:	28 Apr 2017 04:20
Terakhir diubah:	28 Apr 2017 04:20
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/26471

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir