PELAKSANAAN BAGI HASIL DAN PENGGUNAAN PAJAK ROKOK DI PROVINSI LAMPUNG

AULIA SYAWALUDIN, 1212011055 (2017) PELAKSANAAN BAGI HASIL DAN PENGGUNAAN PAJAK ROKOK DI PROVINSI LAMPUNG. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (18Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (1736Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1174Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Merokok bagi sebagian masyarakat di Indonesia sudah menjadi pola perilaku. Tingkat konsumsi rokok yang tinggi di Indonesia dipengaruhi oleh besaran harga rokok yang sangat pula dipengaruhi oleh besar cukai tembakau. Dalam Undang- Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 31 lahir kebijakan untuk alokasi khusus untuk mengendalikan peredaran rokok disebutkan bahwa penerimaan Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang. Pengawasan peredaran rokok dilakukan oleh pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, maupun kota. Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan: (1) Bagaimanakah pelaksanaan bagi hasil dan penggunaan Pajak Rokok di Provinsi Lampung? (2) Apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan bagi hasil dan penggunaan Pajak Rokok di Provinsi Lampung? Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dan empiris. Jenis data terdiri dari data sekunder dan data primer yang dikumpulkan dengan wawancara dan dokumentasi Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Penerimaan Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang. Kegiatan yang dilakukan yaitu Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat serta untuk mendanai bidang penegakan hukum terkait rokok illegal. (2) Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok untuk kesehatan sering kali mengalami keterlambatan pencairan dana. Kurang jelasnya dana bagi hasil Pajak Rokok sehingga jadi kendala dalam memprediksi atau menetapkan target pada tahun berikutnya. Saran dalam penelitian ini adalah: 1) Perlunya kordinasi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dalam hal pembagian Pajak Rokok dan perbaikan regulasi hukum daerah agar Pajak Rokok dijadikan sebagai pajak provinsi yang bukannya menjadi perdebatan bahwa pajak ini sebagai pajak pusat. 2) Perlunya pengawasan dalam menjalankan pelayanan dan pembangunan sarana prasarana kesehatan yang dialokasikan dari dana bagi hasil Pajak Rokok. Kata Kunci: Bagi Hasil, Pajak Rokok THE IMPLEMENTATION OF PROFIT SHARING AND THE ALLOCATION OF CIGARETTES TAX IN LAMPUNG PROVINCE Smoking for some people in Indonesia has become a behavioral pattern. The high rate of cigarettes consumption in Indonesia is influenced by the price of cigarettes which is also influenced by the rates of tobacco tax. Under the Regional Tax Law and Regional Retribution Number 28/2009, the policy was made for special allocation to control the circulation of cigarettes, as mentioned in Article 31 which states that the acceptance of the Cigarettes Tax, both in the province and district/city, is allocated for at least 50% to fund the public health service and the law enforcement by the authorities. The cigarettes distribution is carried out by local governments, both provinces, districts, and cities. The problems in this research are formulated as follows: (1) How is the implementation of profit sharing and the allocation of Cigarettes Tax in Lampung Province? (2) What are the inhibiting factors in the implementation of profit sharing and the allocation of Cigarettes Tax in Lampung Province? The approaches used in this research were normative and empirical approaches. The data sources consisted of secondary data and primary data which were collected through interviews and documentation. The data analysis was done using qualitative analysis. The results of this research showed that: (1) The Cigarette Tax Revenues, both in the province and district/city, has been allocated for at least 50% (fifty percents) to fund public health services and law enforcement by the authorized personnel. Among some activities undertaken included Media Development Promotion and Healthy Living Awareness Information as well as to fund law enforcement related to illegal cigarettes cases. (2) The profit sharing of Cigarettes Tax Revenue on public health service frequently delays in the disbursement. Further, the lack of clarity of the tax revenue sharing fund became an obstacle in the prediction or target setting for the following year. The suggestions for this research included : 1) The need for coordination of local government with the central government in terms of the distribution of cigarettes tax and the improvement of local legal regulations for cigarettes tax revenue should be put as a provincial tax rather than as the tax revenue for central government, 2) The need for a supervision in carrying out the services and construction of health infrastructure facilities allocated from the profit sharing of the Cigarettes Tax revenue. Keywords: Profit Sharing, Cigarettes Tax

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	> KZ Law of Nations
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	53170503 . Digilib
Date Deposited:	20 Jun 2017 02:30
Terakhir diubah:	20 Jun 2017 02:30
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/27037

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir