PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN PEMEKARAN SEBAGAI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Dewi , Nevirda Sari (2017) PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN PEMEKARAN SEBAGAI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG. Masters thesis, Universitas Lampung.

Preview	File PDF ABSTRAK (INDONESIA & INGGRIS).pdf Download (12Kb) | Preview
	File PDF TESIS FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (3365Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (3083Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

ABSTRAK Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah secara terus-menerus meningkatkan pelayanan publik. Terkait dengan peningkatan kepuasan pelayanan masyarakat, Pemerintah Kota Bandar Lampung telah menetapkan Perda Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan, dimana Pemerintah Kota Bandar Lampung melakukan pemekaran wilayah kecamatan dari 13 kecamatan menjadi 20 kecamatan. Pemekaran wilayah yang banyak terjadi menimbulkan permasalahan baru yang tidak sesuai dengan semangat otonomi daerah. Kecamatan pemekaran sebagai kecamatan baru belum dapat memberikan pelayanan publik yang cepat, efektif dan efesien seperti yang diinginkan. Hal ini disebabkan kurang siapnya pemerintah daerah ketika melakukan pemekaran wilayah seperti kantor-kantor kecamatan pemekaran kurang ideal untuk kantor dan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 7 Tahun 2006. Berdasarkan alasan tersebut maka penulis mengangkat judul ini dengan tujuan untuk mengetahui kesiapan dan penyelenggaraan dari kecamatan pemekaran untuk melakukan pelayanan publik sebagai perangkat daerah dan untuk menganalisis upaya penguatan pemerintah kecamatan untuk meningkatkan pelayanan yang optimal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dan dalam penelitian ini metodeyang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan persiapan dan penyelenggaraan dalam pelayanan publik pada pemekaran kecamatan baru tidak terlaksana dengan baik, hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor salah satunya fator anggaran dan dukungan dari pemerintah kota Bandar Lampung yang belum bisa mengakomudir segala kebutuhan kecamatan baru seperti SDM, sarana dan prasarana. Penyelenggaraan pemekaran kecamatan belum dapat memberikan pelayanan publik secara maksimal. Kata Kunci: Penyelenggaraan, Pelayanan Publik, Pemekaran, Kecamatan, Pemerintah. ABSTRACT Since the enactment of Law Number 32 Year 2004 regarding Regional Government which was then revised by Law Number 23 Year 2014, the Local Government continuously improves public services. Related to the increase of public service satisfaction, the City Government of Bandar Lampung has set Local Regulation No. 04 Year 2012 on the Arrangement and Formation of SubDistrict and District, where the Government of Bandar Lampung City to expand the sub-district from 13 districts to 20 districts. Expansion of the area that many occur to cause new problems that are not in accordance with the spirit of regional autonomy. The subdistrict of newly created sub-districts has not been able to provide a fast, effective and efficient public service as desired. This is due to the lack of readyness of local governments when expanding regions such as subdistrict offices of expansion less ideal for offices and not in accordance with the Minister of Home Affairs Regulation No. 7 Year 2006. Based on these reasons, the writer raised this title with the aim to know the readiness and implementation of the subdistrict expansion to perform public services as a regional tool and to analyze efforts to strengthen the district government to improve the optimal service in accordance with Law Number 5 Year 2009 on Public Service. And in this research the method used is the normative juridical approach and the empirical juridical approach Based on the research that the authors do preparation and implementation in the public service at new sub-district expansion not be implemented properly, it is caused by various factors one of fator budget and support from the city government Bandar Lampung that can not accommodate all the needs of new districts such as human resources, and infrastructure. The implementation of subdistrict expansion not able to provide maximum public service. Keywords: Implementation, Public Service, Expansion, Sub-district, Government.

Jenis Karya Akhir:	Tesis (Masters)
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	Fakultas Hukum > Magister Hukum S2
Pengguna Deposit:	56538277 . Digilib
Date Deposited:	02 Sep 2023 01:33
Terakhir diubah:	02 Sep 2023 01:33
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/27172

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir