ANALISIS KRIMINOLOGIS TERJADINYA KORUPSI GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL FIKTIF DI PEMERINTAHAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA

MUHAMMAD QADAPI, 1312011218 (2017) ANALISIS KRIMINOLOGIS TERJADINYA KORUPSI GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL FIKTIF DI PEMERINTAHAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (71Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (1560Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1459Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (ekstra ordinary crime), tidak saja karena modus dan teknik yang sistematis, akibat yang ditimbulkan kejahatan korupsi bersifat pararel dan merusak seluruh sistem kehidupan, baik dalam segi ekonomi, politik, sosial-budaya dan bahkan sampai pada kerusakan moral serta mental masyarakat. Berdasarkan uraian di atas perlu dilakukan penelitian dengan rumusan permasalahan (1) Apakah Faktor penyebab terjadinya Korupsi Gaji Pegawai Negeri Sipil Fiktif di Pemerintahan Kabupaten Lampung Utara. (2) Bagaimanakah Upaya penanggulangan terjadinya Korupsi Gaji Pegawai Negeri Sipil Fiktif di Pemerintahan Kabupaten Lampung Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode pengumpulan data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara. Metode penyajian data dilakukan melalui proses editing, sistematis, dan klarifikasi. Metode analisis data yang dipergunakan adalah metode analisis kualitatif dan menarik kesimpulan secara induktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi gaji pegawai negeri sipil fiktif di pemerintahan kabupaten Lampung Utara adalah tidak mempunyai agama yang kuat, sifat serakah dan tamak, moralitas dan intergeritas rendah, kurangnya pengawasan terhadap instansi pemerintahan dalam mengeluarkan dana, kebutuhan hidup yang mendesak, gaya hidup yang konsumtif. dorongan dari keluarga dan masyarakat, lemahnya peraturan perundang-undangan dan aparat penegak hukum. Upaya penanggulangan terjadinya korupsi gaji pegawai negeri sipil fiktif di pemerintahan kabupaten Lampung Utara dapat dilakukan dengan dua cara yaitu Upaya preventif dilakukan dengan lembaga pemerintahan harus mencoba untuk melakukan pengawasan, evaluasi, dan transparansi dana yang dikeluarkan instansi secara periodik agar mencegah terjadinya korupsi, memilih pimpinan yang mempunyai komitmen dan intergeritas kerja tinggi, jujur, dan bertanggungjawab, mengoptimalkan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara), melakukan penyuluhan bahaya dan efek yang ditimbulkan dari korupsi. Upaya represif dengan pemberian sanksi pidana secara tegas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penulis menyarankan agar meningkatkan pengawasan, dan evaluasi secara periodik terhadap pengeluaran dana dan kinerja instansi pemerintahan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) agar mendapatkan pemerintahan yang transparan, dan bersih dari korupsi, memberikan sanksi pidana secara maksimal, tegas, dan adil tanpa ada diskriminasi bagi para pelaku korupsi, sesuai Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang –Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi dan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Apabila pelakunya seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), agar dikenakan sanksi administrasi berupa pemecatan. Sehingga dapat menimbulkan efek jera dan rasa ketakutan bagi pelaku maupun orang lain agar tidak melakukan korupsi. Kata Kunci : Kriminologis, Korupsi, Pegawai Negeri Sipil

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	> Korupsi
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	22227964 . Digilib
Date Deposited:	19 Jul 2017 04:32
Terakhir diubah:	19 Jul 2017 04:32
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/27304

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir