SIKAP MASYARAKAT KELURAHAN WAYDADI BARU, KECAMATAN SUKARAME, KOTA BANDAR LAMPUNG TERHADAP KONFLIK PERTANAHAN

RISCKY NITHA ISLAMIYATI, 1316021072 (2017) SIKAP MASYARAKAT KELURAHAN WAYDADI BARU, KECAMATAN SUKARAME, KOTA BANDAR LAMPUNG TERHADAP KONFLIK PERTANAHAN. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK (INDONESIA & INGGRIS).pdf Download (151Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (10Mb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (5Mb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Konflik tanah yang ada di Kelurahan Waydadi Baru terjadi karena Pemerintah Provinsi Lampung mengklaim bahwa tanah tersebut adalah milik Pemprov berdasarkan SK HPL No.01/02/03/1992 dan akan melakukan pelelangan secara tertutup sesuai dengan SK Gubernur No. 028.3369/10/2012. Masyarakat yang mendiami tanah di Kelurahan Waydadi Baru tidak terima, karena tanah itu adalah tanah milik warga yang telah dihibahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Nomor BTU.3.50/3.80 tertanggal 26 Maret 1980. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sikap masyarakat Kelurahan Waydadi Baru terhadap konflik pertanahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data dengan menyebarkan kuesioner kepada 99 responden dengan menggunakan sistem pengambilan acak distratifikasi dan wawancara kepada 4 informan dengan menggunakan purposive sampling di 2 lingkungan agar setiap masyarakat dari berbagai kalangan dapat diambil sampelnya. Berdasarkan atas 3 indikator kognitif, afektif dan konatif dapat disimpulkan bahwa masyarakat memberikan aspek negatif atau ketidaksetujuan terhadap pelepasan hak atas tanah yang akan dilakukan pelepasan hak atas tanah dengan cara pelelangan secara tertutup. Adapun pelepasan hak atas tanah yang dilakukan dengan cara pelelangan secara tertutup yang dilakukan oleh Pemprov Lampung merupakan suatu beban oleh masyarakat. Apalagi nilai harga yang dipatok terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan keadaan perekonomian masyarakat Kelurahan Waydadi Baru. Kata Kunci: Konflik Pertanahan, Sikap Masyarakat, Pelelangan ABSTRACT The land conflict in Waydadi Baru is happened because the Lampung Government claims that the land is theirs based on SK HPL Number. 01/02/05/1992, and they will do an auction by secured accordance with the governor’s SK Number. 028.3369/ 10/2012. The societies of Waydadi Baru can’t accept it, because the land is theirs which has been granted by ministry of home affairs with Number. BTU 3.50/3.80 on March 26th 1980. This research’s purpose is to know the societies’s attitude in Waydadi Baru, Sukarame towards release of land rights. The method that used in this research is descriptive quantitative. Data collection technique in this research is to give the questionnaire to 99 respondents and do interviews to 4 informants in 2 areas by using random distratified sampling system, so that each society from all of circles can be sampled. The result shows positive and negative attitudes. Based on the 3 cognitive, affective and conative indicators, it can be concluded that the community gives negative aspect or disagreement to the release of land rights which will be done by the release of land right by closed auction. The release of land rights by way of a closed auction conducted by Lampung Provincial Government is a burden by the community. Moreover, the value of the price is set too high and not in accordance with the economic situation of New Waydadi Urban Village. Keywords: Land Conflicts, Public Attitudes, Auctions

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	> JC Political theory
Program Studi:	Fakultas ISIP > Prodi Ilmu Pemerintahan
Pengguna Deposit:	80710222 . Digilib
Date Deposited:	24 Jul 2017 08:03
Terakhir diubah:	24 Jul 2017 08:03
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/27391

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir