PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN RAKYAT DAN PENGAWASANNYA DI KABUPATEN PESISIR BARAT

ROBY SURYA RUSMANA , 1312011294 (2017) PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN RAKYAT DAN PENGAWASANNYA DI KABUPATEN PESISIR BARAT. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (11Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (1360Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1205Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Kabupaten Pesisir Barat merupakan salah satu daerah di Provinsi Lampung yang memiliki potensi tambang jenis batuan yang cukup baik, yang akhirnya dijadikan masyarakat lokal sebagai salah satu mata pencaharian. Kurangnya kesadaran masyarakat melakukan perizinan mengakibatkan lemahnya pengawasan oleh pemerintah daerah. Berkaitan dengan hal tersebut kegiatan pertambangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Permasalahan dalam skripsi adalah: (1) Bagaimana mekanisme pemberian IPR di Kabupaten Pesisir Barat? (2) Bagaimana pengawasan terhadap pertambangan rakyat di Kabupaten Pesisir Barat? (3) Apa faktor penghambat pemerintah daerah melakukakan pengawasan terhadap pertambangan tersebut ?. Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan cara normatif dan empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang dianalisis secara kualitataif. Hasil penelitian bahwa mekanisme pemberian IPR di Kabupaten Pesisir Barat, pada awalnya pemohon mengajukan persyaratan administrasi, teknis, lingkungan dan finansial kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu dan Dinas Lingkungan hidup yang kemudian akan memberikan surat rekomendasi kepada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung agar izin diberikan atau ditolak. Bentuk pengawasan kegiatan pertambangan rakyat di Kabupaten Pesisir Barat dilakukan dengan beberpa tahapan yaitu Pengawasan Langsung, dan pengawasan tidak langsung, serta pasca pengawasan. Faktor penghambat pemerintah daerah melakukan pengawasan ada 2 faktor yaitu: (1) faktor internal: adalah kurangnya personil dari staf/aparatur pemerintahan, kurangnya kendaraan operasional untuk menempuh ke lokasi, kurangnya biaya perjalanan dinas untuk melakukan pendataan. (2) faktor eksternal: kurangnya kesadaran masyarakat, tidak adanya laporan dari masyarakat dan kegiatan yang berskala kecil. Kata Kunci : Izin, Pengawasan, Pertambangan. PERMIT OF MINING PEOPLE AND SUPERVISION IN THE DISTRICT WEST COAST Pesisir Barat District is one area in Lampung Province which has a potential mine rock types is quite good, which eventually turned into the local community as a livelihood. Lack of public awareness perform licensing have weak oversight by local governments. In connection with the mining activities in Indonesia is regulated in Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal. Problems in the thesis are: (1) How does the mechanism of IPR in the Pesisir Barat District ? (2) How is the supervision of artisanal mining in the Pesisir Barat district (3) What are the factors inhibiting local governments to supervise the mining?. This study uses the approach to normative and empirical. The data used are primary data and secondary data and qualitative analyzed. The results of the study that the mechanism of IPR in the Pesisir Barat district, at first applicant filed administrative requirements, technical, environmental and financial to the Department of Investment and Integrated Services One and the Environment Department which will then provide a letter of recommendation to the Department of Mines and Energy of the Province of Lampung for permission granted or denied. Shape control artisanal mining activity in the Pesisir Barat District conducted with several stages of the Supervisory Direct and indirect supervision, and post-supervision. Factors inhibiting local government oversight there are 2 factors: 1) internal factors: is the lack of personnel on staff / government personnel, a lack of operational vehicles to travel to the location, the lack of official travel expenses to perform data collection. (2) external factors: lack of awareness, lack of reports from the public and small-scale activities. Keywords: Permit, Supervision, Mining

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	> KZ Law of Nations
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	13059150 . Digilib
Date Deposited:	28 Jul 2017 06:05
Terakhir diubah:	28 Jul 2017 06:05
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/27571

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir