KEBIJAKAN DINAS KOPERASI DAN UMKM DALAM MENYALURKAN KREDIT USAHA RAKYAT OLEH PIHAK KETIGA UNTUK MODAL USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI PROVINSI LAMPUNG

M. ATHA HIDAYATULLAH, 1342011099 (2017) KEBIJAKAN DINAS KOPERASI DAN UMKM DALAM MENYALURKAN KREDIT USAHA RAKYAT OLEH PIHAK KETIGA UNTUK MODAL USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI PROVINSI LAMPUNG. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

[img]
Preview
Text
ABSTRAK.pdf

Download (8Kb) | Preview
[img] Text
SKRIPSI FULL.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1234Kb)
[img]
Preview
Text
SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf

Download (1173Kb) | Preview

Abstrak

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memiliki peran dan kontribusi yang cukup besar dalam Perekonomian Indonesia. Dalam upaya untuk mengambil langkahlangkah penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan pembiayaan bagi UMKM, maka perlu diatur Pedoman Pelaksana Kredit Usaha Rakyat yang mengacu pada Kebijakan Dinas Koperasi dan UMKM dalam menyalurkan Kredit Usaha Rakyat yaitu Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan MenengahNomor 4 Tahun 2015 TentangPedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Mikro. Permasalahan penelitian: (1) Bagaimanakah Kebijakan Dinas Koperasi dan UMKM dalam Menyalurkan Kredit Usaha Rakyat oleh Pihak Ketiga untuk Modal Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Provinsi Lampung?(2) Faktor-faktorapakah yang menjadi penghambat dalam Menyalurkan Kredit Usaha Rakyat oleh Pihak Ketiga untuk Modal Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Kantor Dinas Koperasi dan UMKM di Provinsi Lampung? Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Pengolahan data dilakukan melalui tahap seleksi data, pemeriksaan data, klasifikasi data, dan penyusunan data. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa, dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat, Bank Pelaksana tidak mengharuskan pemohon untuk menjadi anggota koperasi. Hal ini dikarenakan merupakan sebuah kebijakan yang telah ditetapkan oleh pihak Bank Pelaksana. Faktor penghambat dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat oleh Pihak Ketiga yaitu tersendat nya pembayaran angsuran kredit tersebut dan sektor usaha yang ditunjuk oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian memiliki keuntungan yang tidak stabil. Kata Kunci: Kebijakan, Dinas Koperasi, Kredit Usaha Rakyat THE POLICY OF COOPERATIVE DEPARTMENT AND MSMEs IN DISTRIBUTING CREDIT FOR BUSSINESS (KUR) AS BUSSINESS CAPITAL BY THIRD PARTY IN LAMPUNG PROVINCE Enterprises like Micro, Small and Medium have a significant role and contribution in the Indonesian economy. In an effort to solve the obstacles and problems in the financial policies for MSMEs (Micro Small, Medium Enterprises), it is necessary to regulate the Guidelines for the Implementation of Credit for Bussiness (KUR) which refers to the Policy of the Cooperative Department and MSMEs in distributing Credit for Bussiness, namely the Coordinating Minister for Economic Affairs as the Chairman of the Policy Committee on Financing For Micro, Small and Medium Enterprises No. 4/2015 regarding the Guidelines for Micro Credit of Micro Business Enterprises. The research problems are formulated as follows : (1) How is the policy of the Cooperative Department and MSMEs in distributing Credit for Bussiness (KUR) by third party to Micro, Small and Medium Enterprises in Lampung Province? (2) What are the inhibiting factors in distributing Credit for Bussiness (KUR) as bussiness capital by third party to Micro, Small and Medium Enterprises at the office of Cooperative Department and MSMEs in Lampung Province? The approach used in this research was empirical normative approach. The data sources consisted of primary data and secondary data. The data collection was done through literature study and field study. While the data processing was done through data selection, data examination, data classification, and data preparation. The data analysis was done with descriptive qualitative analysis. Based on the results of the research, it showed that: in the distribution of Credit for Bussines (KUR), the Executing Bank did not require the applicant to become a member of the cooperative. This is a policy that has been established by the Executing Bank. The inhibiting factors in the distribution of Credit for Bussiness by third party included the stagnant payment of loans and that the chosen enterprises by the Coordinating Minister for Economic Affairs has less stable profits. Keywords : Policy, Cooperative Department, Credit for Bussiness

Tipe Karya Ilmiah: Skripsi
Subyek: H Ilmu Sosial = Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management
J Political Science > JS Local government Municipal government
Program Studi: Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Depositing User: 59889108 . Digilib
Date Deposited: 28 Jul 2017 07:05
Last Modified: 28 Jul 2017 07:05
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/27573

Actions (login required)

View Item View Item