PERAN KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE OLEH PELAJAR SMA DI BANDAR LAMPUNG(Studi pada Polresta Bandar Lampung)

TUTUT WURI HASTUTI, 1342011169 (2017) PERAN KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE OLEH PELAJAR SMA DI BANDAR LAMPUNG(Studi pada Polresta Bandar Lampung). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

[img] Text
ABSTRAK.pdf

Download (22Kb)
[img] Text
SKRIPSI FULL.pdf
Restricted to Registered users only

Download (893Kb)
[img] Text
SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf

Download (793Kb)

Abstrak

Pelajar SMA sebagai generasi penerus bangsa menuntut ilmu dengan tekun dan melakukan berbagai kegiatan positif serta mencerminkan perilaku sebagai peserta didik, tetapi pada kenyataannya pelajar SMA terlibat di dalam tindak pidana prostitusi online. Mengingat prostitusi oleh pelajar SMA merupakan suatu perbuatan melanggar hukum maka Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung melaksanakan perannya sebagai aparat penegak hukum. Permasalahan penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah peran Polresta Bandar Lampung dalam pemberantasan tindak pidana prostitusi online oleh pelajar SMA? (2) Apakah faktor-faktor penghambat Polresta Bandar Lampung dalam pemberantasan tindak pidana prostitusi online oleh pelajar SMA? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Narasumber penelitian terdiri dari penyidik Polresta Bandar Lampung, Direktur LSM LADA Bandar Lampung dan akademisi hukum pidana Fakultas Hukum Unila. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan: (1) Peran penyidik Polresta Bandar Lampung dalam pemberantasan tindak pidana prostitusi online oleh pelajar SMA termasuk dalam peran normatif dan faktual. Peran normatif dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan wewenang yang dimilikinya berdasarkan kenyataan adanya kasus prostitusi online oleh pelajar SMA. Peran faktual dilaksanakan dengan proses penyelidikan dan penyidikan sebagaimana diatur Pasal 14 Ayat (1) huruf (g) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, yaitu serangkaian tindakan yang tempuh oleh penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti tentang tindak pidana prostitusi online oleh pelajar SMA di Bandar Lampung (2) Faktor-faktor penghambat Polresta Bandar Lampung dalam pemberantasan tindak pidana prostitusi online oleh pelajar SMA oleh pelajar SMA terdiri dari faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor budaya. Dari kelima faktor tersebut, maka faktor yang paling berpengaruh pada lemahnya penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi online oleh pelajar SMA dalam anatomi kejahatan transnasional adalah faktor penegak hukum. Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Aparat penegak hukum agar meningkatkan penyuluhan kepada para pelajar SMA mengenai tindak pidana prostitusi online sebagai sutau perbuatan melawan hukum, sehingga para pelajar memiliki pengetahuan tentang tindak pidana prostitusi online tersebut dan diharapkan tidak terlibat di dalamnya. (2) Diperlukan komitmen dalam penegakan hukum terhadap kejahatan prostitusi online sebagai tindak pidana transnasional dan diperlukan peningkatan kualitas sumber daya penegak hukum. Selain itu diperlukan sinergi antara kesadaran hukum dan kesadaran moral dari masyarakat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi online oleh pelajar SMA. Kata Kunci: Peran Kepolisian, Pemberantasan, Prostitusi Online

Tipe Karya Ilmiah: Skripsi
Subyek: Hukum Pidana
Program Studi: Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Depositing User: 3013994 . Digilib
Date Deposited: 18 Aug 2017 02:35
Last Modified: 18 Aug 2017 02:35
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/27973

Actions (login required)

View Item View Item