PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PENGAWASAN PERBANKAN

Meutia Kumala Sari, 1012011367 (2014) PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PENGAWASAN PERBANKAN. Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

[img]
Preview
Text
ABSTRAK.pdf

Download (7Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
COVER DALAM.pdf

Download (85Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
COVER LUAR.pdf

Download (15Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
DAFTAR ISI.pdf

Download (59Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
HALAMAN PENGESAHAN.pdf

Download (98Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
HALAMAN PERSETUJUAN.pdf

Download (103Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
MOTO.pdf

Download (40Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
PERSEMBAHAN.pdf

Download (25Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
RIWAYAT HIDUP.pdf

Download (32Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
SANWACANA.pdf

Download (70Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB I.pdf

Download (100Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB III.pdf

Download (60Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB II.pdf

Download (271Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB III.pdf

Download (60Kb) | Preview
[img] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (297Kb)
[img]
Preview
Text
BAB V.pdf

Download (42Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (163Kb) | Preview

Abstrak

Pengawasan lembaga perbankan dilakukan oleh Bank Indonesia, namun dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka seluruh pengawasan dalam sektor keuangan termasuk didalamnya ada lembaga kegiatan perbankan akan di ambil alih oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penelitian ini akan membahas tentang alasan dibentuknya OJK, fungsi, tugas dan wewenang OJK serta peranan OJK terhadap pengawasan perbankan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif. Data yang digunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, editing data, dan sistematisasi data. Selanjutnya, dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menerangkan bahwa alasan dibentuknya OJK disebabkan karena pengawasan perbankan di Indonesia yang belum optimal mengakibatkan perlu dibentuknya lembaga yang mengawasi tentang perbankan di Indonesia. Di peroleh koordinasi secara terpadu atau lengkap diperbankan. Pembentukan OJK bertujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan pengawasan yang terintergrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan salah satunya perbankan. Sedangkan tugas dan wewenang OJK yaitu bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Peranan OJK terhadap pengawasan perbankan yaitu mengatur dan mengawasi mengenai kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian, dan pemeriksaan bank merupakan lingkup pengaturan dan pengawasan microprudential yang menjadi tugas dan wewenang OJK. Kata Kunci: Otoritas Jasa Keuangan, Pengawasan, Perbankan

Tipe Karya Ilmiah: Skripsi
Subyek: A General Works = Karya Karya Umum
Program Studi: Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Depositing User: 375092 . Digilib
Date Deposited: 19 Aug 2014 06:57
Last Modified: 19 Aug 2014 06:57
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/2808

Actions (login required)

View Item View Item