PENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN JANIN DI BANDAR LAMPUNG

RAYMOND ORLANDO PARASIAN SIMANJUNTAK, 1212011270 (2017) PENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN JANIN DI BANDAR LAMPUNG. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (150Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (2653Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (2307Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Kasus perdagangan janin banyak ditemukan di masyarakat. Hal ini dikarenakan pergaulan yang semakin bebas dikalangan remaja membuat dampak kebebasan dari segala aspek antara lain pelecehan seksual terhadap anak yang mengakibatkan hamil diluar nikah. Jenis jual beli janin merupakan hal yang sangat sulit untuk diberantas. Transaksi ilegal ini masih berlangsung dan kecenderungannya terus meningkat. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang – Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penegakan hukum oleh penyidik terhadap tindak pidana perdagangan janin di Bandar Lampung dan apakah faktor penghambat dalam penegakan hukum oleh penyidik terhadap tindak pidana perdagangan janin di Bandar Lampung. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Responden berjumlah 5 orang yaitu : 1 orang anggota Polri, 1 orang jaksa, 1 orang hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, 1 orang Lembaga Advokasi Anak, 1 orang Dosen Fakultas Hukum bagian Hukum Pidana Universitas Lampung. Pengumpulan data di lakukan dengan teknik studi kepustakaan dan studi lapangan. Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan cara analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa penegakan hukum oleh penyidik terhadap tindak pidana perdagangan janin di Bandar Lampung belum sesuai seperti yang diharapkan. Masih terdapat kekurangan pada penyidik, hal ini dapat dilihat dari kurang sigap serta jelinya penyidik dalam pembuktian sehingga dalam penerapan pasal yang diberikan oleh penyidik belum sesuai yang diharapkan. Kemudian mengenai faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum yang didasari antara lain pada faktor hukum yaitu adanya batasan waktu yang diberikan oleh undang-undang dalam melakukan penegakan hukum serta kekurangan yang terdapat dalam isi undang-undang tersebut. Faktor penegak hukum yakni terkait dengan kualitas serta pengetahuan aparat penegak hukum dalam melakukan upaya-upaya penegakan hukum tersebut. Serta faktor sarana prasarana meliputi kurangnya sarana alat transportasi cepat untuk menghubungkan antar polda tersebut sehingga membutuhkan waktu dalam proses penangkapannya. Saran dalam penelitian ini adalah peran aparat penegak hukum khususnya kepolisian disarankan lebih jeli dalam melakukan pembuktian terutama pada objek tindak pidana perdagangan janin. Penyidik seharusnya melaksanakan tugasnya sesuai dengan fungsi yang diharapkan dan dapat membuat kasus menjadi terang dalam proses penyidikan yang dilakukan. Perlu ditingkatkannya sinergisitas antara aparat penegak hukum serta kualitas maupun pengetahuan aparat penegak hukum dalam melakukan upaya-upaya penegakan hukum. Kata kunci : Penegakan Hukum, Perdagangan, Janin

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	> KZ Law of Nations
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	3186637 . Digilib
Date Deposited:	24 Aug 2017 06:16
Terakhir diubah:	24 Aug 2017 06:16
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/28120

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir