CALVIN RAMADHAN, 1212011075 (2017) KOORDINASI ANTARA PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) BEA DAN CUKAI DENGAN PENYIDIK POLRI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA EKSPOR ILEGAL PASIR TIMAH (Studi di Kantor Pelayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.
|
File PDF
ABSTRAK.pdf Download (149Kb) | Preview |
|
![[img]](http://digilib.unila.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
File PDF
SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (1468Kb) |
|
|
File PDF
SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1352Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
Penyelundupan adalah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan cara memasukkan (impor) atau mengeluarkan (ekspor) barang dengan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melanggar hukum dan merugikan Negara. Kejahatan penyelundupan merupakan masalah yang memiliki potensi untuk terjadi di Indonesia karena Indonesia merupakan Negara kepulauan. Polri oleh KUHAP diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Namun demikian, KUHAP masih memberikan kewenangan kepada Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu untuk melakukan penyidikan sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Penyidik Polri sebagai koordinasi dan pengawasan PPNS mempunyai kewajiban dan tanggung jawab memberikan bantuan penyidikan yang didasarkan pada sendi-sendi hubungan fungsional. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data yang digunakan yaiu analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa wewenang PPNS diatur dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP. Koordinasi antara PPNS Bea dan Cukai dengan Penyidik Polri yang terjadi di lapangan hanya terselenggara secara umum dikarenakan oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa tindak pidana yang terjadi di lingkungan kepabeanan adalah wewenang PPNS Bea dan Cukai untuk melakukan penyidikan. Terhadap Undang-Undang Kepabeanan pada dasarnya tetap berlaku asas “lex specialis derogate legi generalis”, Faktor-Faktor yang menjadi penghambat dalam koordinasi antara Calvin Ramadhan PPNS Bea dan Cukai dengan Penyidik Polri adalah faktor hukumnya, faktor penegak hukum dan faktor sarana dan prasarana. Kemudian faktor yang lebih dominan dari penjelasan diatas yaitu faktor hukum, karena pengaturan yang tidak jelas atau tidak spesifik yang menyebabkan terjadinya tumpang tindih kewenangan yang menyebabkan kerjasama yang tidak jelas atau menjadi perebutan dalam satu objek. hal ini karena pengaturan yang diatur oleh pihak Bea dan Cukai menyebutkan dirinyalah yang paling berwenang serta pengaturan Kepolisian yang menyebutkan dirinya juga memiliki wewenang dalam proses penyidikan dan ini lah yang menjadi faktor yang paling dominan. Saran yang dapat penulis berikan adalah: 1.) Baik pihak PPNS Bea dan Cukai dan Polri harus solid, berkomitmen, dan berkinerja tinggi serta menjalin koordinasi yang baik dalam lingkup system peradilan pidana untuk melakukan penegakan hukum terhadap penyelundupan secara konsisten sebagai musuh bersama. 2.) Agar dioptimalkan dan dirutinkannya pertemuan dan kerjasama antara PPNS Bea dan Cukai dengan Penyidik Polri untuk bertukar informasi dalam hal melakukan penyidikan. Kata Kunci : Koordinasi PPNS Bea Cukai, Polri, Ekspor Ilegal.
| Jenis Karya Akhir: | Skripsi |
|---|---|
| Subyek: | > KZ Law of Nations |
| Program Studi: | Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1 |
| Pengguna Deposit: | 0666038 . Digilib |
| Date Deposited: | 25 Aug 2017 03:25 |
| Terakhir diubah: | 25 Aug 2017 03:25 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/28139 |
Actions (login required)
 |
Lihat Karya Akhir |
