PENGEMBALIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN JENJANG PENDIDIKAN SMA/SMK SEDERAJAT DARI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA KEPADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI

DEDY ERNADI, 1212011085 (2017) PENGEMBALIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN JENJANG PENDIDIKAN SMA/SMK SEDERAJAT DARI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA KEPADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (14Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (1331Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1074Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Pengembalian Kewenangan Pengelolaan Jenjang Pendidikan SMA Sederajat dari Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi ini merujuk pada amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam Undang- Undang tersebut Pasal 12 ayat (1) dicantumkan soal pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Sumber data dari penelitian ini adalah data primer, data sekunder, dan data tersier. Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa, dalam pengembalian kewenangan ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung bersama Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Lampung telah melakukan sosialisasi dan pendataan aset, yang terdiri dari aset bergerak dan tidak bergerak. Aset bergerak itu terdiri dari Guru dan Tenaga Pendidik, serta aset tidak bergerak itu meliputi insfrastruktur dan sarana prasarananya. Upaya yang dilakukan Dinas pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung terkait pelimpahan kewenangan SMA/SMK ini yaitu membentuk lima UPTD di lima wilayah untuk kelancaran proses pelimpahan wewenang dan akan mengurus perkara administratif sekolah, guru, sertifikasi guru maupun akreditasi sekolah SMA/SMK yang kewenangan nya sudah dialihakan dari kabupaten/kota ke Pemerintah Provinsi. Faktor penghambat dari pengembalian kewenangan ini adalah: luas wilayah dan rentan kendali masih terbatas, masing- masing kabupaten/kota memiliki keberagaman tentang kondisi real di lapangan, jumlah PNS dikabupaten masih sangat terbatas, dan tidak diiringi anggaran dari pusat ke provinsi. Upaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dengan membentuk UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) harus didukung pula oleh pemerintah kabupaten/kota, supaya fungsi dari tujuan dari pelaksanaan pengembalian kewenangan cepat berjalan. Kata Kunci: Pengembalian Kewenangan, Pendataan Aset, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) RETURNING THE AUTHORITY OF HIGH SCHOOL/VOCATIONAL SCHOOL MANAGEMENT FROM DISCTRICT/CITY EDUCATION DEPARTMENT TO PROVINCIAL EDUCATION DEPARTMENT By Dedy Ernadi The process of returning the authority of high school or its equivalent from the Department of Education and Cultural Affairs of city/district to the Department of Education and Cultural Affairs of provincial level as in line with the mandate of Law No. 23/2014 on Regional Government. In the aforementioned Act Article 12 paragraph (1), it was mentioned about the distribution of government affairs between the central, provincial and district/city government. This research used normative and empirical approach. The data sources from this research consisted of primary data, secondary data, and tertiary data. The data analysis was done by means of qualitative descriptive method. The results showed that, in the returning process of the authority, the Department of Education and Cultural Affairs of Lampung Province along with the Bureau of Equipment of Lampung Province, in relation to the delegation of the authority of high school/vocational school level has formed five Regional Technical Implementation Unit (UPTDs) in five areas for the smooth process of delegation of the authority and to manage school administration, teachers, teachers certification, or school acreditation affairs which have been diverted from district/city government to provincial government. The inhibiting factors of returning the authority, included: the area and the vulnerable control were still limited, each district/city was differ in the field conditions, the inadequate number of civil servants in the district level, and there was no budget allocation from central government to provincial level. The efforts of the Department of Education and Cultural Affairs of Lampung Province with the establishment of UPTDs should be supported by the district/city government, so that the functional objectives of the implementation of returning the authority would run faster. Keywords: Returning Authority, Asset Collections, Regional Technical Implementation Unit (UPTD)

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	> KZ Law of Nations
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	24922365 . Digilib
Date Deposited:	25 Aug 2017 03:42
Terakhir diubah:	25 Aug 2017 03:42
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/28152

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir