UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENIPUAN TERHADAP CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI DI POLRES LAMPUNG UTARA)

ITA FITRIANI , 1312011154 (2017) UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENIPUAN TERHADAP CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI DI POLRES LAMPUNG UTARA). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

[img]
Preview
Text
ABSTRAK.pdf

Download (67Kb) | Preview
[img] Text
SKRIPSI FULL.pdf
Restricted to Registered users only

Download (686Kb)
[img]
Preview
Text
SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf

Download (608Kb) | Preview

Abstrak

Penipuan terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil masih banyak terjadi di Negara kita ini, karena itu perlu adanya upaya penanggulangan yang dilakukan Polres Lampung Utara sebagai lembaga penegak hukum yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Kasus tindak pidana penipuan ini di atur dalam Pasal 378 KUHP. Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimanakah upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penipuan terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil ? 2) Apa sajakah faktor penghambatyang dialami kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penipuan terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil?. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis normative dan yuridis empiris. Sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dengan melakukan wawancara dengan anggota Polres Lampung Utara, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa:(1) upaya yang dilakukan Polres Lampung Utara dalam penanggulangan tindak pidana penipuan terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil adalah : a) Upaya prefentif dengan memberikan penyuluhan atau sosialisasi-sosialisasi ke masyarakat agar tidak mudah percaya dengan rayuan pihak-pihak tertentu yang menjanjikan dapat menjadikannya Pegawai Negeri Sipil. b) Upaya represif dengan cara melakukan peyelidikan dan penyidikan. Dari laporan yang masuk ke kepolisian tentang tindak pidana penipuan terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil, semua kasus di selesaikan sampai di pengadilan. (2) faktor-faktor penghambat upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penipuan terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil adalah : a) faktor penegak hukumnya yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia di tim penyidik Polres Lampung Utara sehingga sering terjadi ITA FITRIANI penumpukan kasus, yang membuat proses penyidikan kurang efektif. b) faktor sarana dan fasilitas yaitu minimnya teknologi yang seharusnya dapa mengikuti perkembangan zaman, agar peroses penyidikan dapat dilakukan dengan mudah dan lebih cepat. c) faktor masyarakat, yaitu sulitnya masyarakat untuk memberikan keterangan terkait tindak pidana penipuan terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil. Masyarakat belum menyadari bahwa upaya penanggulangan tindak pidana bukan saja dilakukan pihak kepolisian namun harus ada keterlibatan dengan masyarakat juga. d) faktor kebudayaan, yaitu dalam penerapan penyidikan terhadap tindak pidana Penipuan banyak masyarakat menolak melaporkan suatu kasus penipuan di wilayahnya. Serta pemikiran masyarakat yang menghalalkan segala cara agar dapat diterima menjadi Pegawai Negeri Sipil yang dimanfaatkan pihak- pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menipunya. Saran dari penulis dalam penelitian ini adalah : (1) kepolisian harus memberikan sosialisasi tentang tindak pidana penipuan ini serta hukuman yang didapat bagi pelaku tindak pidana ini. (2) masyarakat harus lebih percaya akan kemampuan diri sendiri dalam mengikuti tes penerimaan Pegawai Negeri Sipil dan jangan mudah percaya dengan pihak-pihak yang mengaku bisa membuatnya lolos menjadi Pegawai Negeri Sipil. Kata kunci: Penanggulangan, Penipuan, Calon Pegawai Negeri Sipil. Fraud Criminal Act Towards Public Servant Candidate is getting bigger and often happening around us. Because of that, North Lampung Police Resort as an upholder institution that is formed to do its task and function to keep security and ordeliness of society. The cases of fraud criminal act set in criminal section 378. The research question are : (1) How are police’s attemps in copping with Fraud Criminal Act Towards Public Servant Candidate? (2) what are inhibiting factors faced by policeman in coping with Fraud Criminal Act Towards Public Servant Candidate?. The approaches used in this research are normative juridical and empiric juridical. The research result and the discussion show that : (1) the attemps that North Lampung Policeman do in coping with Fraud Criminal Act Towards Public Servant Candidate are doing preventive attempt such as giving information to the society in form of news in mass and electronic media so it can prevent them being the victim of Fraud Criminal Act and also doing the repressive attempt such as doing investigation including arresting, searching, confiscating, summoning, interrogating, and bundling. Inhibiting factors that faced by North Lampung Police Resort are upholder law factor, facility and tool factor, and society factor. The writer suggest that (1) cooperation between the policeman and society is needed to overcome the Fraud Criminal Act (2) police should give socialization about Fraud Criminal Act and also the punishment for the doer (3) the society should believe in their own capabilities in participating in public servant acceptance test and do not believe to the parties promising to make people pass the test easily nd become public servant. Key words : Fraud, Coping, Towards Public Servant Candidate.

Tipe Karya Ilmiah: Skripsi
Subyek: Hukum Pidana > KZ Law of Nations
Program Studi: Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Depositing User: 76566079 . Digilib
Date Deposited: 25 Aug 2017 06:16
Last Modified: 25 Aug 2017 06:16
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/28163

Actions (login required)

View Item View Item