Rama Manggala Utama Putra, 1522011066 (2017) PENERAPAN ASESMEN TERPADU DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAH GUNA NARKOTIKA. Masters thesis, Universitas Lampung.
|
File PDF
ABSTRAK (INDONESIA & INGGRIS).pdf Download (81Kb) | Preview |
|
|
File PDF
TESIS FULL.pdf Download (2368Kb) | Preview |
|
|
File PDF
TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (2256Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
ABSTRAK Undang – Undang Narkotika bertujuan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika. Dalam penegakan hukumnya, penyalah guna narkotika tidak serta merta direhabilitasi tetapi terlebih dahulu harus melalui proses asesmen terpadu. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penerapan asesmen terpadu dalam penegakan hukum terhadap penyalah guna narkotika dan mengapa terjadi hambatan dalam penerapan asesmen terpadu dalam penegakan hukum terhadap penyalah guna narkotika. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, yaitu dengan membaca dan mengutip dari buku-buku literatur serta wawancara kepada responden yang terdiri dari Anggota Tim Asesmen Terpadu, Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang serta Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penerapan asesmen terpadu didasari adanya ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan (3). Penerapannya berdasarkan Peraturan Bersama 7 (tujuh) Lembaga Negara sebagai pedoman teknis pembentukan dan bekerjanya Tim Asesmen Terpadu yang terdiri dari Tim Dokter untuk mengidentifikasi taraf kecanduan serta Tim Hukum guna menyelidiki keterlibatan penyalah guna dengan jaring peredaran narkotika. Penerapan asesmen terpadu menghasilkan rekomendasi mengenai rencana penempatan ke dalam instalasi rehabilitasi yang juga menjadi dokumen persidangan sebagai pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Hambatan yang terjadi pada umumnya disebabkan faktor penegak hukum yang masih memiliki perbedaan persepsi dalam menentukan penerapan asesmen terhadap penyaalahguna narkotika serta faktor sarana dan prasarana yang dimiliki pada tiap BNNP masih terbatas. Saran penulis, hendaknya penerapan asesmen terpadu menjadi inisiatif dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap penyalah guna narkotika. Kemudian, BNN agar memprioritaskan pengadaan laboratorium uji dan instalasi rehabilitasi di setiap daerah dengan pertimbangan agar mempermudah kerja tim asesmen terpadu serta untuk mengurangi over kapasitas daya tampung penjara. Selain itu, penyalah guna narkotika lebih dini ditempatkan ke dalam instalasi rehabilitasi agar pemulihannya dapat segera tercapai serta lekas terbebas dari ketergantungan narkotika Kata kunci : Penerapan, Asesmen Terpadu, Penyalah Guna Narkotika. ABSTRACT The Narcotics Act aims to ensure the regulation of medical and social efforts for addicts and narcotic abuser. In law enforcement, a narcotic abuser could not suddenly be rehabilitated, but should through an integrated assessment process at first. The problem in this research are How is the application of integrated assessment in law enforcement against narcotic abuser and why there are some obstacles in the application of an integrated assessment in law enforcement against narcotic abuser. This research uses normative juridical and empiric juridical approach. The normative juridical approach by reading and quoting from literature books, while the empiric juridical approach by interviewing some respondents. The respodent of this research consist of Integrated Assessment Team Member of Lampung Province National Narcotics Board, General Attorney of Bandar Lampung District Attorney, Judge of Tanjung Karang District Court and lecturer from Law Faculty of Lampung University. Based on research and study, The implementation of the integrated assessment based on the provision in clause 127 article (2) and (3) which requires the judge to observe this articles in deciding cases against narcotic abuser. The implementation based on the Joint Regulation of 7 (seven) State Institutions as a technical guidance for Integrated Assessment Team which consist of Medical Team to identify its addiction level and also Legal Team to indentify its involvement in narcotics networking. The result of integrated assessment process is a recommendation about placement plan into rehabilitation institution that also become a court documents as a consideration for a judge to make a verdict. The obstacles that occur generally caused by different perceptions by the officer to determine the integrated assessment implementation and also the limitation of facilities and infrastructure which owned by each BNNP as the other factor. The author advice is the implementation of integrated assessment should become an initiative in law enforcement against narcotic abuser. Then, BNN should make the procurement of laboratories and rehabilitation instalation in every region as a priority, it’s considerably to facilitate integrated assessment team in working and also to reduce over capacity in prison system. Beside that, by placing the narcotic abusers earlier in rehabilitation instalation, they can recover immediately and free from narcotic dependancy. Keywords : Implementation, Integrated Assessment, Narcotic Abuser
| Jenis Karya Akhir: | Tesis (Masters) |
|---|---|
| Subyek: | |
| Program Studi: | Fakultas Hukum > Magister Hukum S2 |
| Pengguna Deposit: | 21894596 . Digilib |
| Date Deposited: | 09 Oct 2017 07:43 |
| Terakhir diubah: | 09 Oct 2017 07:43 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/28235 |
Actions (login required)
 |
Lihat Karya Akhir |
