ANALISIS PUTUSAN HOMOLOGASI DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) SEBAGAI UPAYA PENCEGAH TERJADINYA KEPAILITAN(Studi Putusan No. 59/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst)

Febri Yanti Casanova, 1312011122 (2017) ANALISIS PUTUSAN HOMOLOGASI DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) SEBAGAI UPAYA PENCEGAH TERJADINYA KEPAILITAN(Studi Putusan No. 59/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (8Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (1432Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1197Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diajukan ke Pengadilan Niaga apabila debitor atau salah satu dari kreditor memperkirakan tidak dapat membayar utang-utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.PKPU dilakukan dengan mengajukan rencana perdamaian sebagai upaya dalam mencegah terjadinya kepailitan. Salah satu perkara utang piutang yang diselesaikan melalui proses PKPU adalah perkara yang diputus dalam Putusanhomologasi No.59/Pdt.Sus-PKPU.PN.Niaga.Jkt.Pst. Perkara ini diawali dengan diajukannyapermohonan PKPU oleh PT. Netwave Multi Media (Pemohon) yang merupakan salah satu kreditor dari PT.Bakrie Telecom (Termohon)kePengadilan Niaga Jakarta.Selanjutnya, termohon mengajukan rencana perdamaian kepada para kreditoryang kemudian disahkan menjadi perjanjian perdamaian (homologasi). Penelitian ini mengkaji dan membahas tentang proses pengajuan permohonan PKPU, proses homologasi dalam PKPU dan akibat hukum yang ditimbulkan dari homologasi. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan tipe pendekatan studi kasus. Data yang digunakan adalah data sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, rekonstruksi data dan sistematika data yang selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa PKPU terjadi sejak diajukannya permohonan PKPU oleh pemohon dikarenakan adanya peristiwa wanprestasi yang ditimbulkan dariperjanjian sewa infrastruktur telekomunikasi oleh termohon atas utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat dalam mengajukan permohonan PKPU sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UUK PKPU sehingga hakim tidak menemukan adanya alasan untuk menolak permohonan tersebut. Selanjutnya, setelah permohonan PKPU sementara dikabulkan maka termohon mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada para kreditor yang selanjutnya dilakukan restrukturisasi utang yang meliputi pemotongan pokok pinjaman dan pengurangan tingkat suku bunga, perpanjangan jangka waktu pelunasan, konversi utang kepada saham dan pembebasan utang. Akibat hukum yang ditimbulkan putusanhomologasiadalah menyatakan bahwa perjanjian perdamaian tersebut sah dan mengikat secara hukum bagi semua pihak dan membebankan biaya perkara sebesar Rp. 1.327.000,00 kepada termohon. Kata kunci: PKPU, Homologasi, Akibat Hukum

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	> KZ Law of Nations
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	75427983 . Digilib
Date Deposited:	29 Sep 2017 02:51
Terakhir diubah:	29 Sep 2017 02:51
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/28362

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir