PENYELESAIAAN PENGUASAAN TANAH DI MORO-MORO REGISTER 45 KABUPATEN MESUJI

Ricco Andreas, 1312011277 (2017) PENYELESAIAAN PENGUASAAN TANAH DI MORO-MORO REGISTER 45 KABUPATEN MESUJI. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (162Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (1639Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1158Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Konflik sumber daya kehutanan yang terjadi di Moro-Moro Register 45 Kabupaten Mesuji Lampung, sampai saat ini belum dapat terselesaikan, termasuk ketiadaan payung hukum untuk melindungi kepentingan masyarakat. Desakan reforma agraria tidak kunjung terwujud. Akses pemanfaatan hutan oleh masyarakat sangatlah sulit, berbanding terbalik dengan penguasaan hutan oleh “Perusahaan”. Solusi yang diberikan oleh pemerintah dalam pengelolaan akses sumber daya hutan adalah sistem Kemitraan Kehutanan yang diatur dalam Permenhut No. 39 Tahun 2013 tentang Kemitraan. Masyarakat yang tinggal di kawasan hutan dan di sekitar kawasan hutan dapat bekerjasama dengan pemegang izin pemanfaatan hutan atau Pengelola Hutan. Permasalahannya adalah: 1) Bagaimana dinamika konflik tanah masyarakat di Moro-Moro Register 45 Kabupaten Mesuji Pra-Menggarap Lahan sampai sekarang; 2) Bagaimana model penyelesaian sengketa tanah di Moro-Moro Register 45 Mesuji. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan normatif dan empiris dengan data primer dan data sekunder, masing-masing data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Berdasarkan hasil Penelitian adalah: 1) masuknya masyarakat Moro-Moro dari tahun 1996 sampai saat ini, yang notabennya tidak diberikan akses hutan, menyebabkan terjadinya konflik. Sampai penolakan sistem kemitraan dilakukan, 2) model penyelesaiaan sengketa dengan beberapa macam yaitu; a) Kemitraan berdasarkan Perjanjian baku, b) Kemitraan berdasarkan konsep Pemberdayaan dan Perlindungan Petani, c) Kemitraan berdasarkan Musyawarah, d) Kemitraan berdasarkan konsep Landreform. Seyogyanya konflik akses hutan bisa diselesaikan jika mempertimbangkan aspirasi masyarakat setempat, supaya masyarakat mendapakkan kesejahtraan dan keadilan. Artinya pelaksanaan Permenhut No.39 Tahun 2013 bisa diterapkan dengan mengedepankan dasar kesejahtraan bagi masyarakat yang melakukan kerjasama kemitraan di Kawasan Hutan Register 45 Kabupaten Mesuji sebagai upaya penyelesaian konflik. Kata Kunci: Konflik, Akses hutan, Moro-Moro, Kemitraan Settlement of Land Autorizhation In Moro-Moro Register 45 Regency of Mesuji Conflict of forest resources which happens in Moro-Moro, Register 45 regency of Mesuji Lampung, until now cannot be resolved, include the absence of a legal basis to protect interest of society. The Insistence of agrarian reform doesn’t materialized. Access to forest utilization by communities is difficult, inversely proportional with forest domination by “the company”. Solutions provided by the government in managing access to forest resources is system of Forestry Partnership that regulated in Regulation of Forest Minister No. 39 of 2013 about Partnership. The people who is living in forest areas and around forest areas may cooperate with concessionaire of forest utilization or forest managers. The problems are: 1) how is the dynamic of land community conflict in Moro-Moro Register 45 Regency of Mesuji pre-land working until now; 2) How the model to resolve the land dispute in Moro-Moro Register 45 Mesuji. This research is done through normative and empirical approach with primary data and secondary data, each data obtained from library research and field. Data analysis is done qualitatively. Based on the results of the research is: 1) The entry of Moro- Moro Community from 1996 until now, which is not granted forest access, causing conflict. Until the rejection in partnership system is done, 2)Dispute resolution model with several kinds namely; a) Partnership based on standard Agreement, b) Partnership based on Farmers Empowerment and Protection concept, c) Partnership based on Deliberation, d) Partnership based on Landreform concept. Forest concession access should be resolved when considering the aspirations of the local community, in order for the community to prosper welfare and justice. This means that the implementation of Regulation of Forest Minister No.39 of 2013 can be applied by prioritizing the basic of welfare for the community who cooperate partnership in Forest Areas Register 45 Kabupaten Mesuji as an effort to resolve the conflict. Keywords: Conflict, Forest Access, Moro-Moro, Partnership

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	> HN Social history and conditions. Social problems. Social reform > JS Local government Municipal government > KZ Law of Nations
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	65257438 . Digilib
Date Deposited:	29 Sep 2017 04:06
Terakhir diubah:	29 Sep 2017 04:06
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/28365

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir