PERAN KEPOLISIAN DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TERHADAP OKNUM LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT PELAKU TINDAK PIDANA PEMERASAN (Studi di Wilayah Hukum Polres Mesuji)

ALIF YOLANDA PUTRA , 1312011032 (2017) PERAN KEPOLISIAN DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TERHADAP OKNUM LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT PELAKU TINDAK PIDANA PEMERASAN (Studi di Wilayah Hukum Polres Mesuji). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK (INGGRIS & INDONESIA).pdf Download (55Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (2036Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1832Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Kepolisian adalah salah satu penyelenggara tugas dan fungsi pemerintahan yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang bertujuan untuk menegakan hukum dan melayani dan mengayomi masyarakat. Tugas Polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Penelitian ini untuk mengetahui permasalahan tentang bagaimana peran Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh Oknum Lembaga Swadaya Masyarakat, Apakah faktor penghambat dalam penyidikan oknum Lembaga Swadaya Masyarakat pelaku tindak pidana pemerasan. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah secara Yuridis normatif dan yuridis Empiris dengan cara melihat fakta-fakta yang ada dilapangan. Data yang di gunakan adalah Data primeryaitudata yang diperoleh langsung dari narasumber yaitu penyidik Polres Mesuji dan Dosen pada fakultas hukum Universitas Lampung. Hasil Penelitian menunjukan bahwa(1) Peran Kepolisian dalam penyidikan oknum Lembaga Swadaya Masyarakat pelaku tindak pidana pemerasan, berdasarkan hasil penelitian peran Kepolisian dalam kasus tersebut sebagian telah terlaksana dengan baik yaitu pada peran yang seharusnya, peran yang dianggap oleh diri sendiri dan peran yang sebenarnya dilakukan, kepolisian dalam hal ini telah melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan penegakan hukum dalam KUHAP dan Undang-Undang Kepolisian. Akan tetapi pada peran yang ideal Kepolisian belum dapat melaksanakan perannya secara maksimal kerena kasus ini tidak dapat diteruskan peda proses pemeriksaan di peradilan sesuai dengan keinginan masyarakat khususnya pelapor dikarenakan kurangnya alat bukti. (2) faktor penghambat dalam melakukan penyidikan, hambatan yang dihadapi penyidik adalah masalah sarana dan prasarana yang dimiliki SatReskrim yang masih minim hal tersebut menjadi salah satu penghambat kepolisian dalam menjalankan tugas penyidikan dilapangan serta budaya masyarakat yang seringkali ketakutan akan proses penegakan hukumyang sedang berlangsung sehingga seringkali pihak kepolisian mengalami kesulitan mengumpulkan informasi dalam upaya pengungkapan kasus pemerasan yang dilakukan oleh oknum LSM. Saran yang penulis ajukan kepada pihak Kepolisian menegakkan hukum dengan tegas tidak membedakan siapa saja pelaku tindak kejahatan, agar dapat menciptakan kedamaian dan ketentraman di masyarakat. Melakukan pelatihan khusus keresersean agar penyidik memiliki wawasan yang luas tentang penyidikan dan mengadakan sosialisasi tentang hukum di masyarkat agar masyarakat mengerti hukum. Kata Kunci: Pemerasan, LSM, Penyidikan THE ROLE OF POLICE IN THE INVESTIGATION OF EXTORTION CRIME COMMITTED BY NGOs (A Study in Mesuji Police Jurisdiction Area) Police force is one of the organizers of duties and functions of the government as stipulated in Law Number 2/2002 regarding Police which aims to uphold the law and serve and nurture the community. The duty of the Police is to prevent crime and provide protection to the public. The problems in this research are formulated as follows: how is the role of the police in the investigation of extortion crime and what are the inhibiting factors in the investigation of extortion crime committed by NGOs? The approaches used in this research were normative and empirical approaches by looking at the existing facts in the field. The data sources consisted of primary data that were obtained from the speakers of Mesuji Police investigator and a lecturer at law faculty of Lampung University related to the object of the case. The result of the research showed that (1) The role of police in the investigation of extortion crime committed by NGOs has been applied as in accordance with the existing rules about each role. (2) The inhibiting factors in conducting the investigation, included: the inadequate number of facilities and infrastructure owned by the Police Investigation Unit was one of the obstacles in the investigation task in the field; further, the cultural factor where the community often showed fearness on the ongoing law enforcement process, so the police found difficulty in collecting information to disclose cases of extortion committed by NGOs. The researcher suggested that the police should enforce the law firmly against any criminal perpetrators in order to create peace and tranquility in the community. Also, it is important to conduct special training on investigation so that the investigators have a broad insight about the investigation and to socialize the law to the community to gain a better understanding. Keywords: Extortion, NGOs, Investigation.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	> KZ Law of Nations
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	55768824 . Digilib
Date Deposited:	02 Oct 2017 08:04
Terakhir diubah:	02 Oct 2017 08:04
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/28383

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir