PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN PUNGUTAN LIAR (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polresta Bandar Lampung)

AGUNG KURNIAWAN, 1312011017 (2017) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN PUNGUTAN LIAR (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polresta Bandar Lampung). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (51Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (1431Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1239Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Penegakan hukum adalah proses yang dilakukan sebagai upaya untuk tegaknya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dalam hal ini adalah penegakan hukum terhadap anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung yang melakukan pungutan liar. Seperti yang kita ketahui pungutan liar sudah menjadi penyakit masyarakat yang telah membudaya dan sulit diberantas sampai ke akar-akarnya. Penelitian ini dilakukan di Polresta Bandar Lampung dengan memilih instansi yang terkait dengan perkara ini yaitu Propam Daerah Lampung. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Metode Studi kepustakaan dan Studi lapangan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, dengan cara melihat penerapan teori hukum dalam kenyataannya (di lapangan) yaitu penegakan hukum oleh petugas profesi dan pengamanan (PROPAM) terhadap tindak pidana pungutan liar di Provinsi Lampung. Hasil Penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa penegakan hukum terhadap anggota kepolisian polresta Bandar Lampung yang melakukan tindakan pungutan liar tersebut telah berjalan sesuai aturan yang berlaku. Yaitu penyelesaiannya dilakukan melalui Sidang Disiplin atau Sidang Komisi Kode Etik Polri berdasarkan peraturan pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang peraturan peraturan disiplin anggota polri sehingga telah dijatuhi sanksi berupa dipindah tugaskan dan diturunkan pangkatnya. Adapun faktor penghambat yang dialami dalam penegakan hukum meliputi faktor undang-undang, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta kebudayaan. Saran yang diberikan penulis yaitu kepolisian sebagai aparatur negara yang memiliki sejumlah diskresi kepolisian berpotensial untuk melakukan pelanggaran hukum sehingga perlu dilakukan pengawasan. Pengawasan terhadap Polri dapat dilakukan dengan berbagai macam cara pengawasan baik dari dalam organisasi Polri sendiri maupun berasal dari luar organisasi Polri. Guna memaksimalkan pelaksanaan penegakan hukum maka disarankan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan sosialisasi sebagai bentuk penyadaran akan aturan hukum yang berlaku. Kata Kunci: Pungutan Liar, Propam, Penegakan. THE LEGAL ENFORCEMENT AGAINST POLICE MEMBERS WHO COMMITTED ILLEGAL LEVIES (A Case Study In Polresta Bandar Lampung Jurisdiction) Law enforcement is a process undertaken as an attempt to enforce legal norms in real terms as a behavioral guide in society and state life, in this case the law enforcement against police officers of Bandar Lampung who committed illegal levies. The problems in this research are to determine the law enforcement and the inhibiting factors of the misbehavior committed by police officers by taking illegal levies. This research was conducted at Polresta Bandar Lampung with agency related to this case that is the professional and security officers (PROPAM) of Bandar Lampung. The data collection method was completed through literature study and field study using empirical approach based on the application of legal theory in the real field, that is the law enforcement by professional and security officer (PROPAM) against illegal levies in Lampung Province. The results and discussion showed that the law enforcement against illegal levies committed by police officers of Bandar Lampung has been implemented according to the prevailing rules. The settlement has been done through the Discipline Session or the Commission Session of the Police Code of Ethics based on government regulation no. 2/2003 on the discipline rules in which the perpetrators have been sentenced in form of mutation and demotion. The inhibiting factors in the law enforcement included factors of law, law enforcement, facilities and infrastructure, society, and culture. The author suggested that the supervision against the police members can be done through various ways either from the Policeforce itself or from outside parties. In order to maximize the implementation of law enforcement, it is suggested that the law enforcement officers conduct a socialization as a form of awareness of the prevailing law. Keywords: Illegal levies, Propam, law enforcement

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	> KZ Law of Nations
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	28366870 . Digilib
Date Deposited:	03 Oct 2017 03:11
Terakhir diubah:	03 Oct 2017 03:11
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/28398

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir