PERAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROVINSI LAMPUNG DALAM PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP NARAPIDANA DI LAPAS WANITA KELAS II A BANDAR LAMPUNG

FEBRI BADIA S, 1212011118 (2017) PERAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROVINSI LAMPUNG DALAM PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP NARAPIDANA DI LAPAS WANITA KELAS II A BANDAR LAMPUNG. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (11Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (1400Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1004Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Salah satu perwujudan pembinaan narapidana adalah proses pembebasan bersyarat, yaitu pengembalian narapidana kepada masyarakat (pembebasan narapidana) agar menjadi orang yang baik dan berguna asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu sebelum ia selesai menjalani masa pidananya. Bagi narapidana yang diberikan pembebasan bersyarat menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) harus telah memenuhi syarat-syarat tertentu, baru kemudian dilepas ke masyarakat yang telah menyatakan siap menerimananya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Peran Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung dalam pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap narapidana wanita di Lapas Wanita Kelas II A Bandar Lampung? Apa yang menjadi faktor penghambat pemberian Pembebasan Bersyarat tersebut? Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Sumber data yang digunakan menggunakan data primer, data sekunder dan data tersier. Pengumpulan data diperoleh dari studi kepustakaan (library research) dan studi lapangan (field research). Data yang telah diolah kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa kepala kantor wilayah atas nama menteri menerbitkan surat keputusan tentang pembebasan bersyarat bagi narapidana yang sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan pembebasan bersyarat dan melakukan pengawasan, koordinasi dengan pejabat BAPAS dan melakukan pengendalian dalam proses pembinaan narapidana. Faktor penghambat dalam penelitian ini yaitu prosedur pengusulan pembebasan bersyarat terlalu rumit dan memakan waktu yang cukup lama, penjamin narapidana yang bukan keluarga sehingga BAPAS tidak menyetujuinya dan melanggar hukum disiplin. Kata kunci : pembebasan bersyarat, narapidana, lapas wanita. THE ROLE OF REGIONAL HEAD OF THE MINISTRY OF JUSTICE AND HUMAN RIGHTS OF LAMPUNG PROVINCE IN THE GRANTING OF PAROLE FOR INMATES AT FEMALE CORRECTIONAL FACILITY CLASS II A BANDAR LAMPUNG One of the manifestations of the counseling of inmates is the process of parole, i.e the return of prisoners to the society (the release of prisoners) in order to return good and become a useful person as long as they meet certain conditions by the time they finish their term. The prisoners who are given a parole should be in accordance with the provisions in the Book of Criminal Conduct (KUHP) and they must have fulfilled certain conditions before they are released to the society who have expressed readiness to accept them back. The problems in this research are formulated as follows: how is the role of Regional Head of the Ministry of Justice and Human Rights of Lampung in granting Parole to female prisoners at female correctional facility Class II A Bandar Lampung? What are the inhibiting factors in the granting of the Parole? This research used normative approach and empirical approach. The source of data consisted of primary data, secondary data and tertiary data. The data collection was obtained from literature study (library research) and field study (field research). The data were analyzed using descriptive qualitative method. The results showed that the regional head on behalf of the minister has issued a decree on parole for inmates who are eligible for parole and supervision, by coordinating with officers of Aftercare Facility and to exercise control in the convicting process. The inhibiting factors in this research was that the procedure of proposing parole was too complicated and took a long time, the guarantor who came from non-family prisoners so that the Aftercare Facility could not approve and violate the discipline of law. Keywords: parole, inmates, female correctional facility

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	> KZ Law of Nations
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	96379728 . Digilib
Date Deposited:	13 Oct 2017 02:11
Terakhir diubah:	13 Oct 2017 02:11
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/28557

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir