KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MEMBERIKAN IZIN USAHA INDUSTRI KECIL DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Damba Putra, 1212011080 (2017) KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MEMBERIKAN IZIN USAHA INDUSTRI KECIL DI KOTA BANDAR LAMPUNG. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (13Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (1089Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1056Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Pelimpahan sebagiankewenangan pusat kepada daerah dalam kewenangan di Bidang Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dalam memberikan izin usaha industri kecil, hal ini masih banyak masyarakat yang belum memahami dan mengerti tentang kebijakan ini, masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah Kebijakan Pemerintah Dalam Memberikan Izin Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Bandar Lampung? (2) Apakah yang menjadi faktor penghambat Kebijakan Pemerintah Dalam Memberikan Izin Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Bandar Lampung? Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah pendektan secara normatif-empiris, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primier dan data sekunder. Setelah data di olahdata kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan. Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa 1. Dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung. Prosedur pemberian atau pelaksanaan perizinannya dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung dengan berdasarkan Peraturan Walikota Kota Bandar Lampung No. 53 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung. 2. Faktor Penghambat Kebijakan Pemerintah Dalam Memberikan Izin Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Bandar Lampung adalah masih kurangnya pemahaman masyarakat untuk melakukan kelengkapan persyaratan perizinan sehingga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak dapat mengeluarkani zin penyelenggara usaha tersebut. Dari kesimpulan diatasdisarankanagar Pemerintah Kota dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung mengadakan sosialisasi untuk memberitahu kepada masyarakat terhadap tata cara pengurusan izin usaha mikro kecil dan menengah. Kata kunci : Kebijakan pemerintah, Pemberian izin, UMKM THE GOVERNMENT POLICY IN GRANTING BUSINESS LICENSES TO SMALL INDUSTRIES IN BANDAR LAMPUNG The transfer of some policies from central government to local government under the authority of licensing division to the Head of Investment and Integrated Licence One Stop Service in granting business license to small industries; yet, there are still many people who do not understand about this policy. The problems in this research are formulated as follows: 1. How is the Government Policy In Granting Bussiness License to Small and Medium Enterprises in Bandar Lampung? 2. What are the inhibiting factors of the Government Policy In Granting Bussiness License to Small and Medium Enterprises in Bandar Lampung? The research method used by the researcher is normative-empirical approach, the data sources of this research consisted of primary and secondary data. After the data were calculated, then they were analyzed using descriptive qualitative method to draw the conclusion. From the results of the research, it can be concluded that, 1Performed by Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung which was established based on Local Regulation of Bandar Lampung City. 07 Year 2016 About the Establishment and Composition of Local Devices City of Bandar Lampung. The procedure of granting or executing the permit is done by the Investment Service and Integrated Service of One Door Bandar Lampung City by virtue of Mayor of Bandar Lampung City Regulation no. 53 Year 2016 About Tasks, Functions, and Working Arrangement of Dinas Penanaman Modal and Integrated Services One Door Bandar Lampung; 2. Among the inhibiting factors in granting the bussiness licence to Small and Medium Enterprises in Bandar Lampung were: that the policies with public oriented were still poorly understood by the public, the lack of socialization budget that hampered the socialization to the community in 2017; also, the lack of community awareness to fulfill the requirements and the various type of bussiness license that need to be processed. From the conclusion, it is suggested that the City Government and the City Licensing Agency of Bandar Lampung to hold a socialization to inform the public about the procedure of obtaining the micro and medium enterprise licenses. Keywords: government policy, license granting, MSME

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	> KZ Law of Nations
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	06984160 . Digilib
Date Deposited:	25 Oct 2017 06:23
Terakhir diubah:	25 Oct 2017 06:23
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/28860

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir