KEDUDUKAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Royzal A Nur Rahman, 1312011296 (2017) KEDUDUKAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

[img]
Preview
FIle PDF
1. ABSTRAK.pdf

Download (2788Kb) | Preview
[img] FIle PDF
2. SKRIPSI FULL.pdf
Restricted to Hanya pengguna terdaftar

Download (2879Kb)
[img]
Preview
FIle PDF
3. SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf

Download (2707Kb) | Preview

Abstrak

ABSTRAK KEDUDUKAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945 OLEH Royzal A Nur Rahman Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan Kedudukan Kejaksaan di dalam Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kedudukan Kejaksaan dan formulasi pengaturan Kejaksaan di dalam Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 selanjutnya. Selama ini pengaturan Kedudukan Kejaksaan tidak diatur secara tegas di dalam konstitusi negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sehingga secara hukum landasan konstitusional Kedudukan Kejaksaan lemah. Kedudukan Kejaksaan masih belum jelas di dalam sistem ketatanegaraan, Kejaksaan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif namun dalam menjalankan peran dan fungsinya Kejaksaan berada dalam kekuasaan Yudikatif, sehingga perlunya pengaturan Kedudukan Kejaksaan secara tegas di dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjamin independensi dan kemandirian Kejaksaan dalam penegakan hukum khususnya dalam bidang penuntutan. Kata Kunci: Kedudukan, Kejaksaan, Pengaturan. ABSTRACK THE POSITION OF THE PROSECUTOR GENERAL OF THE REPUBLIC OF INDONESIA IN ACCORDANCE WITH THE 1945 CONSTITUTION By Royzal A Nur Rahman This research aims to determine the regulation of the Prosecutor's Office in the 1945 Constitution, the laws governing the position of the Public Prosecution Service and the formulation of the Public Prosecutor's Regulations in the Amendments to the 1945 Constitution. So far, the regulation of the Public Prosecutor's Office is not expressly regulated in the constitution of the Indonesian state, namely the 1945 Constitution so that the constitutional basis of the Legal Status is weak. The position of the Public Prosecution Service is still unclear in the constitutional system, the Attorney Office according to Law No. 16 of 2004 on the Prosecutor's Office is part of the executive power but in carrying out its roles and functions the Prosecutor's Office is under the jurisdiction of the Judiciary so that the regulation of the Prosecutor's Office is firmly established in the Law Basic 1945 to guarantee Independence and independence of the Prosecutor's Office in enforcing the law especially in the field of prosecution. Keywords: Position, Prosecutor, Regulation.

Jenis Karya Akhir: Skripsi
Subyek: > KZ Law of Nations
Program Studi: Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit: 64779504 . Digilib
Date Deposited: 25 Oct 2017 09:00
Terakhir diubah: 25 Oct 2017 09:00
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/28898

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir Lihat Karya Akhir