Dessy Nindya Ningsih, 1316041015 (2017) PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH TERHADAP PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN PESAWARAN THE IMPLEMENTATION OF SUPERVISORY FUNCTION OF THE REGIONAL INSPECTORATE ON THE USE OF VILLAGE FUNDS IN PESAWARAN REGENCY. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, UNIVERSITAS LAMPUNG.
|
File PDF
1. ABSTRAK.pdf Download (11Kb) | Preview |
|
File PDF
2. SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (15Mb) |
||
|
File PDF
3. SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (15Mb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
Anggaran Dana Desa diberikan langsung ke Desa oleh Pemerintah untuk mengatasi ketimpangan pembangunan daerah Perkotaan dan daerah Pedesaan. Anggaran dana desa tersebut mulai disalurkan ke Desa pada tahun 2015. Hal ini merupakan sesuatu yang baru bagi Pemerintah Desa dalam mengelola anggaran dana desa yang ditujukan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Namun disisi lain, penyimpangan dan penyalahgunaan terhadap dana desa tersebut masih terjadi. Untuk itu, pembinaan dan pengawasan dari instansi-instansi yang berwenang sangat dibutuhkan, agar pengelolaan dana desa tersebut terarah, transparan, dan akuntabel. Salah satu instansi yang berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan dana desa ialah Inspektorat Daerah. Berdasarkan permasalahan diatas, Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat Daerah terhadap penggunaan dana desa di Kabupaten Pesawaran serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik wawancara mendalam, dokumentasi dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian, ada 3 (tiga) tahap dalam pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat Daerah terhadap penggunaan dana desa di Kabupaten Pesawaran, yaitu tahap perencanaan pengawasan, tahap pelaksanaan pengawasan dan tahap penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan. Di dalam tahap pelaksanaan pengawasan, terdapat 2 (dua) metode pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pesawaran dalam mengawasi penggunaan dana desa, yaitu pengawasan secara langsung dengan melakukan pemeriksaan regular dan tindak lanjut hasil pemeriksaan, serta pengawasan tidak langsung dengan melakukan pemeriksaan kasus. Dalam pelaksanaan pemeriksaan regular dan pemeriksaan kasus belum terlaksana secara optimal dan menyeluruh, dikarenakan masih ada beberapa derah yang tidak dapat dilakukan pemeriksaan fisik dan ada beberapa laporan terkait pelanggaran dalam penggunaan dana desa yang belum ditindaklanjuti oleh Inspektorat. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat meliputi kapasitas dan kuantitas aparat pengawas, realisasi anggaran yang tidak sesuai dengan target, serta minimnya sarana yang dimiliki Inspektorat Kabupaten Pesawaran dalam operasional pengawasan. Kata Kunci: Pengawasan, Inspektorat Daerah, Dana Desa The Village Fund Budget is provided directly to the villages by the government to address the imbalance development of urban and rural area. The village fund budget starts to be channeled to the villages by 2015. This program is a new experience for the Village Government in managing village funds aimed for the development of the village and community empowerment. Unfortunately, the deviations and misuse of village funds still occured. Therefore, it is necessary to ask for guidance and supervision from the competent authorities, so that the fund management of the village is directed, transparent and accountable. One of the agencies authorized to conduct the guidance and supervision on the use of village funds is the Regional Inspectorate. Based on the above problems, this research was conducted to analyze the implementation of the supervision function of the Regional Inspectorate on the use of village funds in Pesawaran regency and to analyze the factors that influence the implementation of the supervisory function. The type of the research used in this research is descriptive with qualitative approach. The data collection techniques were conducted through in-depth interview, documentation and observation. Based on the results of the research, there were 3 (three) stages in the implementation of the supervision function of the Regional Inspectorate on the use of village funds in Pesawaran regency, namely: planning, implementation, and the preparation and submission of supervisory reports. In the implementation stage, there were 2 (two) supervision methods conducted by Pesawaran Inspectorate in monitoring the use of village funds, included: direct supervision by conducting regular inspections and its follow-up, indirect supervision by conducting case examination. The implementation of regular examination and case examination have not been done optimally and thoroughly, because some areas were incapable to be done physical examination and there were also some reports related to violations in the use of village funds that have not been followed up by the Inspectorate. Among factors that influenced the implementation of the Inspectorate's supervisory function included the capacity and quantity of the supervisory apparatus, the budget realization which was not in accordance with the target, and the inadequate facilities owned by Pesawaran Inspectorate in the operation of supervisions. Keywords: Supervision, Regional Inspectorate, Village Funds
Jenis Karya Akhir: | Skripsi |
---|---|
Subyek: | > HM Sociology |
Program Studi: | Fakultas ISIP > Prodi Ilmu Administrasi Negara |
Pengguna Deposit: | 84276864 . Digilib |
Date Deposited: | 04 Jan 2018 02:31 |
Terakhir diubah: | 04 Jan 2018 02:31 |
URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/29676 |
Actions (login required)
Lihat Karya Akhir |