PENYELESAIAN SENGKETA LAHAN HUTAN DI REGISTER 22 WAY WAYA KABUPATEN PRINGSEWU

Bayu, Manggala (2014) PENYELESAIAN SENGKETA LAHAN HUTAN DI REGISTER 22 WAY WAYA KABUPATEN PRINGSEWU. Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

Preview	Text COVER LUAR.pdf Download (9kB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (6kB) | Preview
Preview	Text COVER DALAM.pdf Download (97kB) | Preview
Preview	Text HALAMAN PERSETUJUAN.pdf Download (203kB) | Preview
Preview	Text HALAMAN PENGESAHAN.pdf Download (197kB) | Preview
Preview	Text RIWAYAT HIDUP.pdf Download (10kB) | Preview
Preview	Text PERSEMBAHAN.pdf Download (23kB) | Preview
Preview	Text MOTO.pdf Download (44kB) | Preview
Preview	Text SANWACANA.pdf Download (28kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (59kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (177kB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (232kB) | Preview
Preview	Text BAB III.pdf Download (160kB) | Preview
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (224kB)
Preview	Text BAB V.pdf Download (44kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (78kB) | Preview

Abstract

Sengketa lahan hutan yang terjadi di Register 22 Way Waya Kabupaten Pringsewu adalah sengketa yang terjadi pada tahun 2009 akibat dari tukar guling kawasan hutan yang ditetapkan berdasarkan keputusan Mentri Kehutanan Nomor SK.742/MENHUT/-II/2009. Pada kenyataanya tukar guling tersebut didasari oleh pemaksaan oleh panitia kompensasi kepada masyarakat sehingga menimbulkan sengketa. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimanakah cara penyelesaian sengketa lahan hutan di Register 22 Way Waya Kabupaten Pringsewu? 2). Apakah faktor penghambat dalam penyelesaian sengketa lahan hutan di Register 22 Way Waya Kabupaten Pringsewu ? Metode penelitian yang dipergunakan adalah dengan menggunakan pendekatan normatif dan empiris dengan data yang bersumber dari data primer dan data skunder. Hasil penelitian menunjukan 1) Penyelesaian sengketa lahan hutan yang terjadi di Register 22 Way Waya diselesaikan melalui cara non litigasi yaitu dengan mediasi. Hal ini dilakukan dengan pembentukan tim terpadu dan panitia tapal batas hutan. 2) faktor penghambat dalam penyelesaian sengketa ini adalah Masyarakat tidak mengetahui proses dan cara untuk menyelesaikan sengketa lahan hutan hal ini. Masyarakat yang bersengketa yang tidak tahu harus kemana untuk menyelesaikan sengketa dan kurang tanggapnya pemerintah yang menyebabkan masalah sengketa ini berlarut-larut. Saran dalam penelitian ini adalah; Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu dan Kementrian Kehutanan harus mengawasi dengan ketat segala permohonan atau izin tentang kehutanan dan menindak tegas segala bentuk pelanggaran yang terjadi di Kawasan Hutan Register22 Way Waya Kabupaten Pringsewu. Kata kunci : Sengketa, Kehutanan, Register 22

Item Type:	Other
Subjects:	A General Works = Karya Karya Umum
Divisions:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Depositing User:	582667 . Digilib
Date Deposited:	21 Aug 2014 08:01
Last Modified:	21 Aug 2014 08:01
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/2977

Actions (login required)

View Item